MUARA TEWEH, RELASI PUBLIK – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Barito Utara, Kamis (19/11/2026).
Empat Raperda tersebut meliputi Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, Tenaga Kerja Daerah, Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peternak.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menegaskan harmonisasi penting agar Raperda selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan daerah.
“Kualitas regulasi harus dilihat dari sejauh mana substansinya mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan setiap Raperda harus memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, agar tidak tumpang tindih dan tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.
Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, (Sabtu,21/11/2026) mengapresiasi fasilitasi tersebut. Menurutnya, keempat Raperda memiliki urgensi masing-masing, mulai dari pelindungan kekayaan intelektual dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, hingga penataan fasilitas umum serta pemberdayaan petani dan peternak.
“Kami berharap seluruh masukan dapat diakomodasi dengan baik, agar Perda yang ditetapkan benar-benar berkualitas, dapat dilaksanakan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur Hj. Henny.
Pembahasan dilakukan dengan pencermatan terhadap substansi, sistematika, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Kanwil Kemenkum Kalteng menegaskan akan terus mendukung pembentukan produk hukum daerah agar memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat. (ca)













