ASAHAN, RELASI PUBLIK – Penggunaan anggaran tambahan untuk penanganan dampak bencana di Kabupaten Asahan menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengawasan secara menyeluruh diminta terus dilakukan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bersama Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (19/11/2026).
PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi, S.Sos., MTP, yang hadir mewakili Kaposko Satgas PRR/Irjen Kemendagri, mengingatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar tidak berhenti melakukan pengawasan.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh sejak setiap tahapan kegiatan
agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dapat berlangsung secara optimal, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Sesditjen Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev, memberikan apresiasi terhadap realisasi TKD Tambahan Kabupaten Asahan yang mencapai 68,76 persen.
Capaian tersebut menempatkan Asahan pada peringkat keempat di Provinsi Sumatera Utara. Horas meminta pemerintah daerah mempercepat sekaligus mengoptimalkan seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran tambahan tersebut. Namun, pelaksanaannya harus tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tepat sasaran.
Ia juga menegaskan kembali arahan Menteri Dalam Negeri bahwa anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan bencana tidak boleh dialihkan kepada kegiatan lain di luar kepentingan penanganan bencana.
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyambut baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan Kemendagri. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan TKD Tambahan yang membantu daerah mengatasi keterbatasan fiskal dalam mempercepat pemulihan pascabencana November 2025.
Bupati menjelaskan, bencana tersebut telah mengganggu mobilitas masyarakat, konektivitas antarwilayah, serta aktivitas perekonomian. Karena itu, anggaran yang diterima harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperbaiki infrastruktur dan memulihkan aktivitas masyarakat.
Taufik juga mengingatkan bahwa penyerapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Setiap kegiatan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia meminta seluruh kepala OPD dan bendahara pengeluaran bersikap terbuka dalam menyampaikan kondisi pelaksanaan kegiatan di lapangan kepada tim Kemendagri.
Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Fernando Siagian, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut perintah langsung Menteri Dalam Negeri untuk mengecek daerah penerima TKD Tambahan.
Menurut Fernando, Kabupaten Asahan termasuk salah satu penerima TKD Tambahan terbesar di Sumatera Utara. Tim hadir untuk memastikan penggunaan anggaran telah sesuai dengan peruntukannya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar mempublikasikan pembangunan yang telah dilaksanakan melalui dukungan anggaran tersebut di media sosial.
Melalui evaluasi ini, seluruh pihak diharapkan memperkuat komitmen pengawasan dan memastikan anggaran pemulihan pascabencana memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(is)













