ASAHAN, RELASI PUBLIK – Komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam membangun pemerintahan berintegritas memasuki tahap pengujian akhir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah kementerian, lembaga, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penilaian terhadap Kabupaten Asahan dalam program Percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026, 4 – 5 November 2026.
Penilaian tersebut tidak hanya menitikberatkan pada kelengkapan dokumen dan pemenuhan indikator, tetapi juga melihat kesesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan penerapannya di lapangan.
Hal itu menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Kasatgas I Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, dalam rapat pleno klarifikasi dan konfirmasi di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu (4/11/2026).
Andhika menyebutkan, berdasarkan observasi yang dilakukan selama sekitar empat hingga lima bulan, Asahan telah memenuhi lima komponen dan 15 indikator penilaian. Kendati demikian, seluruh bukti dukung yang disampaikan pemerintah daerah masih harus diuji untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi faktual.
Ia mengungkapkan, tantangan yang masih ditemukan berkaitan dengan kesinambungan pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi. Sosialisasi yang telah dilakukan pada tingkat OPD, menurutnya, perlu dipastikan benar-benar diterapkan hingga ke unit kerja masing-masing.
Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian. Sosialisasi pencegahan gratifikasi di lingkungan Dinas Pendidikan dinilai belum sepenuhnya terimplementasi hingga satuan pendidikan.
Penguatan serupa juga diperlukan pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pelayanan kesehatan di Puskesmas. Dengan demikian, penerapan budaya antikorupsi tidak hanya menjadi kebijakan tertulis, tetapi harus tercermin dalam praktik pelayanan sehari-hari.
Sebagai bagian dari penilaian, tim KPK bersama unsur lintas kementerian dan lembaga sebelumnya melakukan pemeriksaan lapangan ke DPMPTSP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, SD Negeri 015921 Kedai Ledang, dan UPTD SMP Negeri 7 Kisaran.
Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin S.Sos., M.Si., dalam pemaparannya menyampaikan sejumlah instrumen yang telah dibangun untuk memperkuat pencegahan korupsi. Di antaranya Whistleblowing System (WBS), Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan kanal pengaduan masyarakat SP4N-LAPOR.
Sepanjang Januari hingga Juli 2026, sebanyak 85 laporan masyarakat tercatat masuk melalui SP4N-LAPOR. Dari jumlah tersebut, 62 laporan telah diselesaikan tindak lanjutnya. Pada aspek pengendalian gratifikasi, nilai Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Kabupaten Asahan meningkat dari 38,20 pada 2025 menjadi 80,75 pada 2026.
Pemerintah daerah juga mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan 23 tenant layanan. Pembayaran nontunai, digitalisasi pelayanan, transparansi informasi, serta larangan gratifikasi dan penggunaan calo menjadi bagian dari langkah pembenahan tersebut.
Program Ber-Aksi merupakan pengembangan Program Kabupaten/Kota Antikorupsi yang dimulai pada 2024. Program ini mengukur lima aspek, yakni pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.
Bupati Asahan menyatakan masukan serta rekomendasi tim penilai akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Penilaian akhir ini sekaligus menjadi momentum untuk melihat sejauh mana komitmen antikorupsi telah diwujudkan dalam praktik pemerintahan dan pelayanan masyarakat.(is)
