MUARA TEWEH, RELASI PUBLIK – PEWARTA Kabupaten Barito Utara menyambut kunjungan politisi PPP, Gun Sriwitanto, S.H., di Sekretariat PEWARTA, Jalan Simpang Stadion Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Selasa (27/10/2026). Kunjungan perdana tersebut sekaligus sebagai ajang silaturahmi dan ramah tamah antara PEWARTA dengan anggota DPRD.
Dalam kunjungannya, Gun Sriwitanto yang juga anggota Komisi II DPRD Barito Utara, sangat mengapresiasi keberadaan PEWARTA yang telah resmi memiliki sekretariat di Barito Utara.
“Semoga PEWARTA dan anggotanya dapat menyajikan informasi secara faktual, berimbang, dan akurat kepada publik melalui media yang tergabung, sesuai dengan kode etik pers,” ujar Gun.
“Saya sebagai anggota DPRD yang sampai saat ini masih aktif bertugas sesuai mandat masyarakat, berharap rekan-rekan wartawan turut mendukung program pemerintah demi keberlanjutan daerah ini,” tukasnya.
Di tengah ramah tamah, Ketua PEWARTA Agustian Rajab yang diwakili Sekjen Fidel Harianja, Humas Rizal, Pengawas Carli, dan Ali Syahbana sempat mengajukan beberapa poin terkait rencana SPBU Perusda Batara (SPBU 64.738.06 Muara Teweh) yang dikelola PT Mitra Batara Sarana Mandiri, anak perusahaan Perusahaan Daerah, yang akan menjalankan Pertalite dan dinilai menuai pro kontra.
Kebijakan tersebut disebut-sebut dapat memberikan solusi terhadap kelangkaan BBM, antrean panjang di SPBU, dan harga BBM subsidi yang tinggi. Sebagian warga mendukung kebijakan tersebut, namun ada juga yang menilai tidak efektif dan tidak relevan apabila mafia BBM masih merajalela.
Menanggapi hal tersebut, Gun berharap kebijakan Pertalite tersebut sebaiknya dilakukan ke pedesaan.
“Jadi Pertalite di daerah ini semestinya mengedepankan keadilan, artinya memprioritaskan masyarakat pedesaan,” tegas Gun.
“Menurut saya pihak PT Pertamina Patra Niaga menambah kuota BBM subsidi ke Barito Utara. SPBU itu umumnya ada di kota, maka rakyat yang tinggal di desa yang seharusnya diprioritaskan,” jelasnya.
“Memprioritaskan suplai untuk masyarakat pedesaan, sudah pasti dapat mengurai kemacetan di SPBU. Kemudian kuota harus diperbanyak. Kebijakan tegas penjualan harga BBM sesuai HET harus diberlakukan di SPBU,” tandasnya.
Namun, Gun mengaku belum mengetahui secara pasti sejauh mana kebijakan tersebut, karena sampai saat ini belum sampai secara resmi ke DPRD. (Car)
