PADANG, RELASIPUBLIK – Diera perubahan revolusi ekonomi keempat four point ziro, kemajuan teknologi informasi merupakan perubahan besar dalam peradaban dunia dalam segala bidang termasuk soal informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
Hal ini diungkap Kabag Penyelenggaraan Informasinya Pimpinan (PIP) Biro Humas Zardi Syahrir, SH.MM. pada saat dialog silaturrahmi kunjungan petugas humas DPRD Provinsi Riau, Junaidi, Trihadi Sutrisno, R M Redho, di ruang kerja Kabag Administrasi Biro Humas, Jum’at (21/12/2018).
Lebih lanjut Zardi menyatakan, kerjasama humas dengan media merupakan sesuatu hal yang penting dalam meningkatkan kinerja humas, apakah itu humas pemerintah di Sekretaria Daerah (Setda), ataupun humas DPRD yang ada di Sekretaris Dewan (Sekwan).
Ada beberapa peran humas pemerintah antara lain, menyebarluaskan informasi kegiatan pemeringah daerah, menjaga stabilitas daerah, membangun kepercayaan publik, membangun hubungam kemitraan dengan media serta menjaga nilai-nilai kebangsaan dalam NKRI.
Dalam membangunan kemitraan dengan media lebih diutamakan hubungan pertemanan dan keakraban, jika dengan kerjasama berdasarkan dana pembiayaan humas Sumbar amat kurang sekali, mungkin belum sebaik kondisi keuangan yang ada diprovinsi Riau.
Namun secara baik, humas Sumbar amat dibantu oleh kawan-kawan media yang juga memiliki rasa kecintaan daerah yang tinggi, hingga saat ini isu pemberitaan negatif masih relatif rendah. Kemudian juga profesional kinerja wartawan Sumbar yang cukup baik, dimana penyampaian pemberitaan selalu berimbang, ujarnya.
Zardi juga menyarankan perlunya humas pemerintah membangun kerjasama antar daerah dalam informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, baik dalam menjaga stabilitas nasional juga menjaga konektifitas informasi antar daerah untuk meningkatkan pengawasan informasi pembangunan daerah.
Dalam mengairahkan pembangunan di DPRD jika ada 65 anggota sebagai wakil rakyat tentu juga perlu menyuarakan semangat membangun mendorong peranserta masyarakat. Oleh karena itu humas DPRD hendak juga memfasilitasi pemikiran dan kinerja setiap Anggota DPRD dalam memberikan pemahaman pembangunan kepada publik sesuai tugas dan perannya.
Antara lain, Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama kepala daerah,membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan kepala daerah dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
Jika semangat dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah ini hidup tentunya, ada sinegritas Kepala daerah dengan DPRD dan sinegritas pemkab/ko maka upaya pencerdasan dan kepercayaan masyarakat juga akan tumbuh dengan baik, ujarnya.
Zardi juga menambahkan, tantangan dalam penyelenggaraan informasi pembangunan daerah, terhadap berita hoax dan isu global yang tidak terkendali bisa menyesatkan dan meresahkan masyarakat.
Analisa isu pemberitaan, mengelola strategi komunikasi dalam agenda setting perlu dilakukan guna menjaga stabilitas informasi sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI.
Humas pemerintah mesti cepat tangap dan merespon dengan baik dan hati-hati sesuai kode etik humas dan nilai-nilai yang ada ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk klarifikasi ataupun dengan hak jawab, ungkapnya. (**)
