PADANG, RELASIPUBLIK – Mari kita amankan investasi di Sumatera Barat dan itu tugas pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan daerah yang lebih baik. Sosialisasi kegiatan investasi itu perlu jangan sampai provokator menghasut masyarakat dalam pikiran yang salah, sehingga terpicu emosi demo masyarakat yang membuat investor engan berinvestasi di Sumatera Barat.
Hal ini disampaikan Wakil Gubenur Sumatra Barat Drs. H Nasrul Abit saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Mekanisme Penegak Hukum Lingkungan Hidup mengenai Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat di Fave Hotel Padang, Kamis (22/11/2018).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Ir. Siti Aisyah, M.Si, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jasmin Ragil Utomo selaku Direktur Penyelesaian Sangketa Lingkungan Hidup dan Antonius Sardjanto Setyo Nugroho mewakili Direktur Penegak Hukum Pidana.
Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menjelaskan, saat ini Gubernur Sumatera Barat terus mencari peluang investasi dibeberapa negara dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
Jangan pada saat rekomendasi sudah keluar, masyarakat protes dibiarkan saja, kita aparat pemerintah mesti mengamankan kebijakan ini dengan baik. Setiap kebijakan rekomendasi investasi yang dikeluarkan sudah melalui kajian dan izin berbagai pihak terkait.
Jikapun ada hal-hal yang tidak mungkin, mesti dari awal aparatur mesti berani katakan tidak, berjelas-jelas dalam pemikiran yang kongkrit, sehingga semua menjadi tidak terlanjur dalam bentuk kebijakan.
Nasrul Abit juga menyampaikan, walaupun kondisi banjir bandang dan beberapa daerah terjadi lonsor, hutan Sumatera Barat masih hijau dan dikategorikan memiliki hutan yang masih baik, dibandingkan kondisi hutan daerah provinsi tentangganya.
Ini tentu akan terus kita jaga bersama, dengan lingkungan hutan yang baik akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya, sumber air yang bersih, lingkungan yang asri, udara yang bersih dan berkembangnya mahluk-mahluk kehidupan lainnya dilingkungan hutan dan sungai-sungai yang ada.
Untuk meningkatkan lingkungan yang bersih dan aman tentu membutuhkan kerjasama dan dukungan untuk bisa dipertahankan, komitmen bersama dan kesepakatan semua pihak menjadi sesuatu yang penting. Kepada Polisi hutan, Polri dan TNI bersama tokoh-tokoh serta masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan di Sumatra Barat.
“Mari kita jaga lingkungan hidup yang baik, aman, nyaman dan asri kepada semua pihak, termasuk Polri, TNI dan masyarakat, sehingga hutan dan lingkungan asri dapat kita lestarikan”, ajaknya.
Dalam peningkatan lingkungan yang nyaman tentu dilakukan perbaikan-perbaikan bagi lingkungan yang telah rusak supaya adanya daya tarik bagi para wisatawan ataupun investor bagi Sumatra Barat.
“Harapan untuk kita semua untuk memberikan kenyamanan dengan mempercepat melakukan pembangunan-pembangunan yang telah rusak dan tidak menolak dan mempersulit ada orang yang datang untuk investasi ke Sumatra Barat”, katanya
Kepala Dinas Lingkungan Prov. Sumbar, Siti Aisyah disela-sela kegiatan menyampaikan sosialisasi mekanisme penegak hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman institusi lingkungan hidup di Provinsi Sumatra Barat dan stakeholders terkait lainnya dalam penegak hukum lingkungan.
Bedasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri/Gubenur/Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan.
Terhadap ketidaktaatan pemilik usaha atau kegiatan dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan persyaratan dalam izin dapat diterapkan mekanisme sanksi adminit (**)
