Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BERITA UTAMAHUKUM & KRIMINALTERBARU

Wagub Vasko: Sumbar Terancam Jadi Daerah Produksi Narkoba, Kepala Daerah Diminta Bergerak

4
×

Wagub Vasko: Sumbar Terancam Jadi Daerah Produksi Narkoba, Kepala Daerah Diminta Bergerak

Sebarkan artikel ini
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy memimpin Rapat Koordinasi Terbatas bersama bupati dan wali kota se-Sumbar untuk memperkuat sinergi pencegahan dan pemberantasan narkoba.

SUMBAR, RELASI PUBLIK — Ancaman peredaran narkoba di Sumatera Barat (Sumbar) semakin mengkhawatirkan. Wilayah yang sebelumnya lebih dikenal sebagai jalur perlintasan, kini mulai mengarah menjadi daerah produksi narkoba. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat komitmen serta mengambil langkah konkret dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama bupati dan wali kota se-Sumbar di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026). Rapat mengangkat tema Komitmen dan Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba di Sumatera Barat.

Vasko menegaskan, persoalan narkoba tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan sektoral yang hanya menjadi tanggung jawab BNN atau kepolisian. Diperlukan keterlibatan langsung seluruh kepala daerah, bersama aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat untuk membangun langkah pencegahan hingga penanganan yang terintegrasi.

“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Vasko.

Ia meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan forum koordinasi tersebut untuk menyampaikan gagasan dan merumuskan solusi yang dapat segera ditindaklanjuti di daerah masing-masing.

“Saya berharap rapat ini tidak berhenti pada pemaparan dan diskusi saja. Kita ingin ada komitmen dan langkah nyata dari setiap kabupaten dan kota. Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas,” ujarnya.

Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid mengungkapkan bahwa berdasarkan proyeksi Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025, jumlah penduduk Sumbar kelompok usia 15–24 tahun yang terpapar narkoba diperkirakan mencapai 85.666 orang. Data tersebut menunjukkan besarnya tantangan pencegahan, khususnya dalam melindungi kelompok usia muda.

Menurut Toton, tantangan penanganan narkoba di Sumbar juga berkaitan dengan keterbatasan jangkauan layanan. Saat ini, layanan BNN baru tersedia di empat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh. BNNP tengah memproses rencana pembentukan layanan di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.

Persoalan lainnya adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan, hanya sekitar lima hingga enam institusi yang aktif memberikan pelayanan. Karena itu, BNNP meminta dukungan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit daerah.

Selain memperkuat layanan rehabilitasi, BNNP juga mendorong pencegahan sejak dini melalui integrasi materi antinarkoba dalam dunia pendidikan. Program tersebut telah mulai diterapkan pada tingkat SMK melalui kurikulum keminangkabauan dan direncanakan diperluas ke mata pelajaran PPKN, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta Bimbingan Konseling (BK) untuk SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028.

Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan mengambil peran dengan memasukkan edukasi antinarkoba pada jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP sesuai kewenangannya masing-masing.

Di tingkat masyarakat, BNNP mengusulkan penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) melalui kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian. Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan penggiat antinarkoba, penyuluh, serta agen pemulihan hingga ke lingkungan masyarakat.

Toton juga memaparkan, berdasarkan pemetaan BNNP terdapat 206 kawasan rawan narkoba di Sumbar, sembilan di antaranya masuk kategori bahaya. Untuk mengantisipasi meluasnya penyalahgunaan narkoba di kawasan tersebut, diperlukan pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda, melalui pembinaan keterampilan dan pengembangan peluang usaha agar memiliki aktivitas produktif dan tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Kapolda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar atau yang mewakili, Kepala BNNP Sumbar, kepala OPD Pemprov Sumbar, Kepala Balai Besar POM di Padang, serta unsur terkait lainnya. Melalui sinergi tersebut, Pemprov Sumbar berharap upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi dapat berjalan lebih terpadu hingga ke tingkat kabupaten, kota, dan nagari. (adpsb/cen/bud)

error: Content is protected !!