PASAMAN, RELASI PUBLIK – Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman melakukan evaluasi internal dan klarifikasi lapangan terkait pemberitaan mengenai pelayanan rujukan pasien serta penggunaan fasilitas ambulans gratis di Puskesmas Bonjol, Rabu (18/11/2026).
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah daerah terhadap informasi yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Bupati Pasaman, Welly Suhery, berjalan sesuai ketentuan dan standar pelayanan kesehatan.
Kegiatan diawali dengan rapat evaluasi internal yang melibatkan jajaran tenaga kesehatan, mulai dari staf pelaksana hingga pimpinan Puskesmas Bonjol. Rapat berlangsung di Aula Lantai II Gedung Puskesmas Bonjol.
Evaluasi dipimpin Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, Ismail, yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Puskesmas Bonjol, Ns. Rosenani, S.Kep., beserta jajaran tenaga kesehatan.
Usai rapat evaluasi, jajaran Dinas Kesehatan memberikan keterangan kepada tim peliputan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pasaman di ruang Kepala Puskesmas Bonjol.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, Ns. Ismail, S.Kep., menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan klarifikasi terhadap petugas medis yang bertugas, penanganan pasien yang dimaksud telah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan tingkat pertama dan penanganan kegawatdaruratan.
“Kami telah melakukan klarifikasi dan evaluasi menyeluruh. Sejak awal pasien masuk hingga mendapatkan penanganan gawat darurat, petugas telah bertindak sesuai SOP dan pasien tidak diabaikan. Pasien terlebih dahulu mendapatkan penanganan medis hingga kondisinya stabil, sembari petugas melakukan komunikasi rujukan dengan pihak RSUD,” ujar Ismail.
Menanggapi informasi mengenai dugaan pungutan biaya ambulans sebesar Rp400 ribu, Ismail menyatakan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi pihaknya, tidak terdapat pungutan biaya untuk layanan ambulans rujukan kegawatdaruratan yang masuk dalam cakupan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
Ia menyebutkan, persoalan tersebut diduga berawal dari kesalahpahaman komunikasi antara petugas dan keluarga pasien.
“Terkait informasi pungutan biaya sebesar Rp400 ribu, kami tegaskan bahwa layanan ambulans gratis dalam Program Unggulan Bapak Bupati memang tidak dipungut biaya untuk pelayanan yang memenuhi kriteria kegawatdaruratan,” jelasnya.
Ismail menambahkan, layanan ambulans gratis tersebut mencakup rujukan dari bidan desa ke puskesmas, rujukan dari puskesmas ke RSUD, serta pengantaran jenazah dari rumah duka ke tempat pemakaman sesuai ketentuan program.
Sementara itu, penggunaan ambulans untuk kepentingan di luar kriteria kegawatdaruratan dan cakupan program dapat dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
Senada dengan penjelasan tersebut, Kepala Puskesmas Bonjol, Ns. Rosenani, S.Kep., mengatakan pihaknya telah memanggil seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan pasien pada hari kejadian untuk dimintai keterangan sekaligus melakukan evaluasi internal.
Menurutnya, proses sebelum pemberangkatan pasien menuju RSUD Tuanku Imam Bonjol berkaitan dengan tahapan penanganan medis dan koordinasi rujukan berjenjang yang harus memperhatikan keselamatan pasien.
“Untuk kasus tersebut, saya sudah memanggil seluruh petugas yang terlibat. Mereka telah bekerja sesuai prosedur, mulai dari melakukan penjemputan pasien ke rumah menggunakan ambulans secara gratis, menstabilkan kondisi pasien di puskesmas, hingga menghubungi rumah sakit rujukan,” ungkap Rosenani.
Ia menjelaskan, koordinasi dengan rumah sakit tujuan diperlukan untuk memastikan kesiapan fasilitas dan tenaga medis dalam menerima pasien rujukan, terutama pasien dengan kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan khusus.
“Dalam proses rujukan, kami perlu berkoordinasi dan memastikan kesiapan rumah sakit tujuan agar pasien dapat diterima dan memperoleh penanganan lanjutan sesuai kebutuhan medisnya,” tutupnya. (SPA)













