ASAHAN, RELASI PUBLIK – Pemeriksaan kepatuhan terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan setiap belanja dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menyambut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun Anggaran 2026.
Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP, secara resmi membuka Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan awal tersebut, Rianto menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung seluruh tahapan pemeriksaan. Ia meminta jajaran organisasi perangkat daerah agar memberikan pelayanan dan kerja sama yang diperlukan oleh tim BPK RI.
Menurutnya, kelengkapan dokumen dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pemeriksaan. Oleh sebab itu, seluruh OPD diharapkan tidak bersikap pasif, tetapi secara aktif memenuhi setiap permintaan data yang berkaitan dengan objek pemeriksaan.
“Kami mohon arahan dan bimbingan. Apabila ada berkas-berkas yang diperlukan, kami siap untuk menyiapkannya, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami di Asahan. Mari kita dukung kegiatan Bapak-Bapak di Kabupaten Asahan,” kata Rianto.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Masukan dan rekomendasi dari BPK RI nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelaksanaan belanja barang dan jasa maupun belanja modal.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Audit BPK RI, Dwi Prayitno, menerangkan bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan merupakan bagian dari kegiatan rutin BPK RI.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut bertujuan menilai apakah pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan dilakukan dalam kerangka penilaian kepatuhan terhadap pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Ia menyebutkan, tim pemeriksa akan melaksanakan tugas selama 29 hari ke depan. Adapun ruang lingkup pemeriksaan difokuskan pada Tahun Anggaran 2026, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal infrastruktur JIJ.
Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara tim pemeriksa dan perangkat daerah menjadi salah satu faktor penting. Karena itu, Dwi berharap komunikasi dapat berlangsung secara terbuka agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan seluruh kebutuhan data terpenuhi.
Kegiatan Entry Meeting tersebut turut dihadiri para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan serta pimpinan organisasi perangkat daerah.
Melalui pemeriksaan ini, pemerintah daerah diharapkan memperoleh gambaran mengenai tingkat kepatuhan pelaksanaan belanja sekaligus masukan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.(is)
