PADANG PANJANG, RELASIPUBLIK.COM – Pemerintah Kota Padang Panjang memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp612.750.000 untuk memperkuat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Bantuan tersebut diberikan setelah Padang Panjang meraih Terbaik II dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III.
Penghargaan kategori Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Tempo. Penyerahan berlangsung di Medan, Sumatera Utara, Rabu (11/11/2026).
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, hadir menerima penghargaan tersebut. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Bantuan yang diterima menjadi dukungan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan. Pemko Padang Panjang berencana memanfaatkannya untuk mendukung penguatan sarana dan prasarana administrasi kependudukan.
Hendri Arnis menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus membenahi sistem pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat mendorong peningkatan kualitas layanan yang lebih mudah, cepat, dan nyaman.
Menurut Hendri, pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan penyelenggaraannya terus berkembang mengikuti kebutuhan warga.
Penguatan fasilitas menjadi salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan sesuai kebutuhan masyarakat.
Penghargaan yang diraih Padang Panjang diberikan berdasarkan sejumlah indikator penilaian. Di antaranya adalah capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025.
Penilaian juga memperhatikan capaian Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Selain itu, opini Ombudsman Republik Indonesia menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam mengukur kinerja pelayanan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa pelayanan publik harus mencerminkan kehadiran negara di tengah masyarakat. Pemerintah perlu memastikan setiap layanan diberikan secara ramah, manusiawi, dan mampu memberikan kemudahan.
Menurutnya, pelayanan administrasi kependudukan tidak semata-mata berkaitan dengan proses pengurusan dokumen. Pelayanan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hendri menegaskan bahwa capaian Terbaik II merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemko Padang Panjang, terutama Disdukcapil. Ia berharap penghargaan dan bantuan yang diterima menjadi pemacu untuk terus menghadirkan inovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.(gito)
