PADANG PANJANG, RELASIPUBLIK.COM – Pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong pengelolaan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.
Upaya itu dibahas dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026). Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra hadir dalam pertemuan yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat.
Dalam kegiatan tersebut, Allex didampingi jajaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Inspektorat Kota Padang Panjang. Kehadiran mereka menjadi bagian dari pembahasan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), aset BUMD, serta strategi meningkatkan produktivitas aset.
BUMD memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Selain menjalankan kegiatan usaha, perusahaan milik pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang sehat dan memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menegaskan bahwa pengelolaan BUMD perlu berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan. Kemampuan menghasilkan dividen dan memberikan manfaat bagi masyarakat juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMD membutuhkan tata kelola yang profesional dan terukur. Pengelolaan usaha perlu didukung perencanaan yang matang, evaluasi kinerja, serta keputusan bisnis yang mempertimbangkan keberlanjutan perusahaan.
Selain BUMD, aset milik pemerintah daerah juga memiliki potensi untuk menghasilkan nilai tambah. Aset yang dimanfaatkan secara tepat dapat mendukung kegiatan ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah daerah didorong memastikan aset tidak hanya tercatat dalam administrasi, tetapi benar-benar dikelola secara produktif. Identifikasi kondisi aset, evaluasi pemanfaatan, dan penentuan langkah pengembangan menjadi bagian dari proses tersebut.
Ketua Tim Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyebut Sumatera Barat memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat pendapatan daerah. Pengelolaan aset yang lebih efektif, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya daerah dinilai dapat mendukung tujuan itu.
Bagi Padang Panjang, pembahasan tersebut menjadi peluang untuk memperkuat strategi pengelolaan aset sesuai potensi dan kebutuhan kota. Setiap langkah optimalisasi perlu mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta manfaat jangka panjang bagi pemerintah dan masyarakat.
Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya sistem satu data nasional yang akurat dan terintegrasi. Data yang konsisten antarlembaga dapat membantu pemerintah menyusun perencanaan, mengambil keputusan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan secara lebih tepat.
Melalui penguatan tata kelola aset dan BUMD, Pemko Padang Panjang berharap potensi daerah dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Pengelolaan yang profesional diharapkan tidak hanya memperkuat PAD, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan.(gito)
