sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Tanah Datar mendapat perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat. Pemeriksaan pendahuluan kinerja dilakukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan BOSP dalam mendukung pemenuhan layanan pendidikan.
Kegiatan tersebut diawali dengan entry meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Pengelolaan BOSP Mendukung Pemenuhan Layanan Pendidikan Tahun 2025 sampai dengan Semester I Tahun 2026, Senin (31/8/2026) di Indojolito Batusangkar.
Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Sekda Abdurrahman Hadi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Jasrinaldi, Asisten Administrasi Umum Sri Mulyani serta sejumlah kepala OPD menyambut kedatangan tim BPK yang dipimpin Pengendali Teknis Welliya Alfajri.
Eka Putra menegaskan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyambut baik sekaligus mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK. Menurutnya, pemeriksaan bukan sekadar agenda administratif, tetapi bagian penting dari upaya memastikan tata kelola anggaran pendidikan berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
“Kami mendukung pelaksanaan kegiatan BPK ini, karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan memastikan dana BOSP dikelola secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta memastikan setiap rupiah dana BOSP benar-benar bermanfaat untuk peningkatan mutu layanan pendidikan, khususnya di Tanah Datar,” ujar Eka Putra.
Ia menekankan, pemeriksaan pendahuluan harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan dan pengelolaan BOSP benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas layanan pendidikan.
“Pemeriksaan pendahuluan ini bukan sekadar formalitas administratif, namun momentum untuk refleksi dan perbaikan bagi semua pihak yang terkait,” katanya.
Menurut Eka Putra, rekomendasi dan temuan dari proses pemeriksaan nantinya dapat menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan maupun regulasi terkait pengelolaan BOSP.
Karena itu, ia berharap tim BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga memberikan arahan yang konstruktif kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan penting bagi Pemerintah Daerah untuk menyempurnakan kebijakan dan regulasi daerah terkait pengelolaan BOSP. Karena itu mohon juga arahan dan bantuan tim BPK kepada jajaran Dinas Pendidikan nanti,” harapnya.
Bupati juga meminta seluruh OPD terkait memberikan dukungan maksimal selama proses pemeriksaan berlangsung. Bappeda Litbang, BPKD, Inspektorat Daerah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta memastikan seluruh data, dokumen dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa tersedia secara lengkap dan akurat.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumatera Barat Welliya Alfajri mengatakan Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu dari lima daerah di Sumatera Barat yang menjadi sasaran pemeriksaan serupa.
Selain Tanah Datar, pemeriksaan juga dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
“Kegiatan Pemeriksaan Pendahuluan atas BOSP ini akan dilaksanakan selama 30 hari ke depan. Karena itu mohon bantuan dan kerja sama semua pihak, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena kegiatan ini terletak di OPD ini,” ujarnya.
Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas pengelolaan BOSP, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatannya dalam mendukung pemenuhan layanan pendidikan.
Bagi Pemkab Tanah Datar, proses pemeriksaan ini sekaligus menjadi momentum untuk memastikan anggaran pendidikan tidak berhenti pada angka dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas layanan dan manfaat yang dirasakan peserta didik serta masyarakat. (d13)
