PADANG, RELASIPUBLIK — Pengurus
Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Barat melakukan audiensi dengan Wali Kota Padang Fadly Amran di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (27/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Fadly Amran memaparkan sejumlah upaya Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam memperkuat pengelolaan sampah, salah satunya melalui gerakan baru bertajuk **“Penggerak Pilah”**.
Program ini dirancang untuk mendorong masyarakat membiasakan diri memilah sampah sejak dari rumah maupun tempat usaha. Para Penggerak Pilah nantinya akan turun langsung ke lapangan selama 100 hari, mengikuti rute layanan petugas Layanan Pengelolaan Sampah (LPS) di sejumlah kelurahan.
Fadly menjelaskan, keberadaan Penggerak Pilah tidak sekadar bertugas melakukan sosialisasi, tetapi juga memastikan perubahan perilaku masyarakat dapat dipantau dan diukur secara nyata.
Mereka akan melakukan pengecekan, pencatatan, edukasi, sekaligus pemantauan terhadap praktik pemilahan sampah warga. Pendataan dilakukan dari rumah ke rumah untuk memetakan masyarakat berdasarkan tingkat kepatuhannya.
“Warga yang sudah memilah dengan benar akan dicatat, begitu juga warga yang sudah memilah tetapi belum sesuai ketentuan dan warga yang belum memilah,” ujar Fadly dalam audiensi tersebut.
Menurutnya, pendataan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan persampahan ke depan. Pemerintah perlu memiliki basis data yang jelas untuk mengetahui kondisi riil di lapangan sekaligus menentukan kebijakan yang tepat.
Salah satu kebijakan yang tengah disiapkan Pemko Padang berkaitan dengan **subsidi retribusi sampah**. Nantinya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam memilah sampah akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian subsidi tersebut.
Warga yang telah melakukan pemilahan sesuai ketentuan akan tetap mendapatkan subsidi retribusi. Sebaliknya, warga yang tidak melakukan pemilahan akan dikenakan tarif tanpa subsidi sesuai regulasi yang sedang disusun pemerintah.
Dalam penerapannya, masyarakat akan diarahkan melakukan pemilahan secara sederhana dengan membagi sampah menjadi dua kategori utama, yakni **sisa makanan dan sampah lainnya**.
Sisa makanan dipisahkan dan nantinya dikumpulkan menggunakan ember khusus yang tersedia pada becak motor LPS. Sementara sampah lainnya tetap dimasukkan ke dalam kantong dan tidak boleh tercampur dengan sisa makanan.
Skema tersebut diharapkan dapat membuat pemilahan sampah lebih mudah diterapkan masyarakat karena tidak memerlukan klasifikasi yang terlalu rumit pada tahap awal.
Pemko Padang selanjutnya akan memiliki data mengenai warga yang telah memilah sampah dengan benar, warga yang telah memilah tetapi belum sesuai ketentuan, serta warga yang sama sekali belum melakukan pemilahan.
Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan perlakuan kebijakan terhadap masing-masing kelompok masyarakat.
Fadly mengatakan, perubahan perilaku menjadi filosofi utama dari program Penggerak Pilah. Menurutnya, masyarakat cenderung lebih terdorong melakukan sesuatu ketika mengetahui bahwa aktivitas mereka diperhatikan dan dicatat.
“Warga lebih terdorong untuk melakukan sesuatu apabila dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu diawasi dan dicatat. Filosofi awalnya adalah perubahan perilaku. Selain itu, warga juga akan terdorong ketika melihat orang di sekitarnya melakukan hal yang sama,” kata Fadly.
Untuk memastikan gerakan tersebut berjalan efektif di tengah masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang juga mendorong keterlibatan unsur masyarakat, terutama RT, RW, dan bank sampah.
Ketiga unsur tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah, tetapi juga berperan aktif mengajak, mengedukasi, dan membangun kebiasaan memilah sampah di lingkungan masing-masing.
Dengan keterlibatan masyarakat hingga tingkat lingkungan terkecil, Pemko Padang berharap gerakan pemilahan sampah tidak berhenti sebagai program pemerintah, melainkan berkembang menjadi kebiasaan kolektif warga.
Sementara itu, Ketua Pengda JMSI Sumbar Aguswanto menyatakan dukungannya terhadap gerakan tersebut. Ia menegaskan, JMSI Sumbar siap mengambil peran dalam menyosialisasikan berbagai program Pemko Padang yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk gerakan Penggerak Pilah.
“JMSI Sumbar akan selalu hadir dan membantu Wali Kota Padang untuk menyosialisasikan program pilah ini,” ujar Aguswanto.
Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah membangun kesadaran publik. Informasi mengenai program pemilahan sampah perlu disampaikan secara konsisten agar masyarakat memahami tujuan, mekanisme, sekaligus manfaat dari kebijakan tersebut.
JMSI Sumbar, lanjutnya, siap mengoptimalkan jaringan media siber yang tergabung di dalamnya untuk ikut menggaungkan gerakan pemilahan sampah sehingga pesan tersebut dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Gerakan Penggerak Pilah diharapkan menjadi salah satu langkah konkret Kota Padang dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih tertib, sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dari sekadar membuang sampah menjadi ikut bertanggung jawab sejak dari sumbernya.
