PADANG, RELASIPUBLIK — Pemerintah Kota (Pemko) Padang memastikan segera menindaklanjuti kebutuhan lahan untuk mempercepat pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Palukahan di Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Proyek yang didanai pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan nilai sekitar Rp400 miliar tersebut diproyeksikan memperkuat ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kota Padang dengan kapasitas produksi mencapai 500 liter per detik.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (21/8/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat Maria Doeni Isa, sejumlah anggota DPRD Sumbar dan DPRD Kota Padang, Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang Didi Aryadi, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang Fadelan Fitra Masta.
Fadly mengatakan pembahasan bersama Andre Rosiade dan BPBPK Sumatera Barat menjadi langkah penting untuk mempercepat realisasi pembangunan SPAM Palukahan.
“Berbagai masukan dan dukungan yang disampaikan Bapak Andre akan segera kita tindaklanjuti, terutama mempercepat penyelesaian kebutuhan lahan SPAM Palukahan agar pembangunan tidak terkendala. Insya Allah, persoalan tanah dan kebutuhan lainnya akan segera kita proses dan finalkan,” ujar Fadly.
Menurutnya, keberadaan SPAM Palukahan sangat strategis dalam memperkuat layanan air bersih di Kota Padang. Pemerintah daerah pun berkomitmen menyelesaikan berbagai kebutuhan yang menjadi kewenangan daerah agar proyek tersebut dapat segera dilaksanakan.
Selain membahas SPAM Palukahan, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah agenda pembangunan lainnya, seperti pengelolaan sampah melalui TPS-RDF, rencana reboisasi, serta dukungan sarana dan prasarana untuk memperkuat pengelolaan sampah di Kota Padang.
Fadly juga menyampaikan kondisi Kota Padang pascabanjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026 dan kembali berdampak terhadap sejumlah masyarakat. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat membantu mengakomodasi kebutuhan penanganan serta penyesuaian program akibat dampak bencana tersebut.
“Kami berharap dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat membantu mengakomodasi kebutuhan penanganan serta penyesuaian program akibat dampak bencana tersebut,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pembangunan SPAM Palukahan, terutama dalam penyelesaian kebutuhan lahan.
Andre menyebut total kebutuhan lahan untuk pembangunan SPAM tersebut mencapai sekitar 13.000 meter persegi. Dari jumlah itu, sekitar 5.000 meter persegi telah tersedia sehingga masih dibutuhkan tambahan lahan sekitar 8.000 meter persegi.
“Pemko Padang dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumbar diharapkan terus berkoordinasi secara intensif terkait kebutuhan lahan agar pembangunan ini segera dapat dieksekusi,” ujar Andre.
Ia menjelaskan, SPAM Palukahan nantinya akan menyediakan air bersih dengan kapasitas 500 liter per detik bagi masyarakat Kota Padang. Kehadiran fasilitas tersebut juga diproyeksikan menjadi solusi atas kondisi instalasi Perumda Air Minum Gunung Pangilun yang dinilai sudah tidak optimal.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan koordinasi antara Pemko Padang, BPBPK Sumbar serta pihak terkait, percepatan penyelesaian kebutuhan lahan diharapkan dapat segera dilakukan sehingga pembangunan SPAM Palukahan dapat masuk ke tahap pelaksanaan.
