PADANG PARIAMAN, RELASIPUBLIK — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sitti Izzati Aziz, melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana kepada masyarakat Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Minggu pagi (9/8/2026).
Kegiatan yang digelar di Pondok Lesehan Eby “Piak Nona”, Jalan Akses Bandara Padang Pariaman, tersebut dihadiri masyarakat Nagari Ketaping. Turut hadir Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, serta Kepala BPBD Sumatera Barat yang diwakili Analis Kebencanaan Ahli Muda, Acil Erbara.
Dalam sosialisasi tersebut, Sitti Izzati Aziz menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai upaya penanggulangan bencana.
Menurutnya, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko dan dampak bencana.
“Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Karena itu, pemahaman mengenai aturan dan langkah-langkah menghadapi bencana perlu terus ditingkatkan,” ujar Sitti.
Ia menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2023 menjadi salah satu landasan bagi pemerintah daerah bersama masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Sitti juga mendorong masyarakat Ketaping untuk memahami potensi bencana yang dapat terjadi di lingkungan masing-masing serta mengetahui langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat memiliki kesiapsiagaan. Dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa meminimalkan risiko dan menyelamatkan lebih banyak jiwa ketika bencana terjadi,” katanya.
Sementara itu, Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Sumatera Barat, Acil Erbara, turut memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebencanaan dan pentingnya membangun kesiapsiagaan di tingkat nagari.
Menurutnya, masyarakat merupakan garda terdepan dalam menghadapi bencana karena berada langsung di wilayah yang berpotensi terdampak. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas masyarakat harus menjadi perhatian bersama.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPBD, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam membangun budaya sadar bencana.
Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana dapat memberikan pengetahuan praktis bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesiapan Nagari Ketaping dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami regulasi penanggulangan bencana, tetapi juga mampu mengambil langkah cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat.
