PAINAN, RELASI PUBLIK – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengundang Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pesisir Selatan dalam rapat koordinasi di kantor setempat guna memperkuat pengelolaan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi kepada masyarakat, Rabu (13/05).
Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi dan koordinasi terkait beberapa hal di antaranya optimalisasi pengelolaan informasi publik, dokumentasi kelembagaan, serta penguatan pelayanan informasi berbasis digital.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, dalam sambutan menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas Pemilu. Menurutnya, sinergi dengan Diskominfo diperlukan untuk memastikan pengelolaan informasi dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Melalui koordinasi ini, kami berharap pengelolaan PPID di lingkungan Bawaslu semakin baik, terutama dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Statistik dan Persandian Diskominfo Pesisir Selatan, Irwan Fahlifi, menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan Bawaslu setempat. Dalam rapat tersebut, Irwan turut memberikan masukan terkait tata kelola informasi publik, pengarsipan dokumentasi, hingga pengembangan media informasi digital sebagai sarana penyebarluasan informasi kelembagaan.
Sementara Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Syauqi Fuadi, selaku penanggungjawab atau PIC PPID menyinggung soal informasi yang dapat diakses oleh siapapun. “Kami berupaya optimal agar pengelolaan PPID Bawaslu Pesisir Selatan mudah diakses dan ramah bagi kelompok disabilitas,” ungkap Syauqi.
Menurut Syauqi, rapat selain menjadi wadah berbagi pengalaman terkait pengelolaan website, juga mekanisme pelayanan permohonan informasi publik agar lebih efektif dan mudah diakses masyarakat.
“Dengan adanya koordinasi ini, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola kelembagaan yang transparan dan informatif,” tutup Syauqi.
