PAINAN, RELASI PUBLIK – Meskipun tahun ini tidak terdapat tahapan pengawasan Pemilu maupun Pilkada, bukan berarti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak memiliki aktivitas. Justru, masa ini menjadi momentum tepat untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengawas.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menyampaikan bahwa pembinaan harus terus dilakukan agar seluruh jajaran sekretariat memiliki kompetensi yang andal dalam mendukung tugas pengawasan.
“Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mesti fokus melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Pengetahuan jika terus diasah melalui pelatihan akan menjadi senjata utama dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang,” ujarnya saat membuka kegiatan Pembinaan Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu di kantor Bawaslu setempat, Selasa (24/6).
Senada dengan itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Rinaldi, yang juga bertindak sebagai ketua panitia kegiatan, menjelaskan bahwa peran kesekretariatan sangat krusial sebagai bagian dari sistem pendukung (support system) dalam administrasi dan teknis operasional.
“Setidaknya, SDM pengawas perlu memahami kemampuan dasar seperti prosedur penerimaan permohonan sengketa, pelaporan pelanggaran, serta keterampilan kehumasan seperti menulis berita, mengambil foto, dan video dokumentasi. Tidak bisa hanya ditumpukan pada satu orang,” jelas Rinaldi.
Materi pembinaan juga disampaikan oleh Koordinator SDM, Organisasi, dan Diklat (SDMOD), Syafrizal, yang menekankan pentingnya keterampilan berkoordinasi dan berdiplomasi dalam pelaksanaan tugas.
“Dalam pengawasan, staf harus mampu menjalin komunikasi yang baik dan bersikap diplomatis saat berkoordinasi dengan berbagai pihak,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bambang Putra Niko, mendorong peningkatan etos kerja dan semangat belajar di kalangan staf.
“Untuk mencapai keberhasilan, jangan malu bertanya atau belajar kepada siapa pun yang memiliki kemampuan lebih dari kita,” pesannya.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah perwakilan stakeholders kepemiluan juga memberikan saran dan masukan terkait pembinaan kepegawaian di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu masukan datang dari Analis SDMA BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan yang menegaskan bahwa netralitas ASN adalah prinsip utama yang wajib dijaga oleh seluruh aparatur sipil negara, tak terkecuali di lingkungan pengawas Pemilu.
Ia juga mengapresiasi langkah Bawaslu Pessel yang dinilai berhasil menjaga netralitas ASN melalui koordinasi aktif, penyampaian imbauan, dan penerusan rekomendasi atas dugaan pelanggaran. (**/Anto)
