Sumenep – Pernyataan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sumenep, Ahmad Hosaini, siap akan membela Kepala SDN Duko 1 Kecamatan Arjasa, Moh. Yunus, secara hukum, justru menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan aktivis.
Sebagaimana diberitakan oleh Media online bahwa Ahmad Hosaini, Ketua PGRI sumenep menyebut PGRI akan memasang badan untuk membela Kepala Sekolah yang tengah menjadi sorotan akibat dugaan penolakan terhadap upaya kontrol publik atas pengelolaan Dana BOS.
Menanggapi hal itu, Ketua Komunitas Warga Kepulauan (KWK), H. Safiudin, SH., MH, memberikan kritik keras. Menurutnya, Ketua PGRI Sumenep kurang memahami substansi masalah yang sebenarnya sedang dihadapi.
“Masalahnya bukan soal kriminalisasi guru, tapi tentang penolakan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kepala sekolah menolak kontrol publik, bahkan LSM, yang sah secara hukum. Ini bukan sesuatu yang bisa dibela tanpa kajian etika dan hukum,” ujar H. Safiudin, Sabtu (1/6/2025).
Ia juga menegaskan bahwa organisasi profesi seperti PGRI tidak seharusnya menjadi tameng bagi aparatur sipil negara yang bersikap tertutup dan tidak mendukung agenda reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi.
“Presiden Prabowo Subianto sudah jelas dalam komitmennya: tidak pandang bulu dalam memberantas penyalahgunaan anggaran negara. Jangan main-main dengan uang rakyat. Apalagi di sektor pendidikan yang seharusnya jadi teladan,” tegasnya.
Safiudin meminta agar PGRI berdiri di garis yang benar, yakni membina guru dalam profesionalisme, bukan melindungi praktik yang berpotensi melawan semangat keterbukaan dan integritas.
“PGRI adalah organisasi terhormat. Jangan dikerdilkan menjadi perisai bagi mereka yang enggan diaudit. Justru guru harus terdepan dalam menjunjung nilai-nilai kejujuran,” pungkasnya.( red @ ).
