SUMBAR, RELASI PUBLIK – Pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) terus beradaptasi dengan tantangan baru, terutama dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Yozarwardi UP, menegaskan pentingnya strategi yang tepat agar pelayanan publik tetap optimal.
Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar Tahun 2025 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (25/2/2025).
“Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan misi serta menentukan langkah konkret dalam menjaga efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Yozarwardi, didampingi Asisten II Setdaprov Sumbar, Arry Yuswandi.
Ia menekankan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan pemerintah pusat, sekaligus sebagai persiapan awal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.
“Tantangan yang kita hadapi semakin kompleks, terutama dengan adanya efisiensi APBN dan APBD. Oleh karena itu, kita harus menyusun ulang prioritas kerja agar tetap berjalan efektif dan efisien,” katanya lagi.
Yozarwardi juga mengungkapkan bahwa pada 19 Februari 2025, para kepala daerah terpilih di Sumbar telah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.
Rakor tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa sinergitas dan sinkronisasi menjadi kunci utama dalam menjalankan pemerintahan daerah.
“Sehari sebelum pelantikan serentak pada 20 Februari, kepala daerah terpilih sudah bersepakat di Jakarta untuk memperkuat sinergitas antar-pemerintah daerah. Forum ini adalah langkah lanjutan dari kesepakatan tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar, Mursalim, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan menciptakan ruang komunikasi yang efektif bagi perangkat daerah di Sumbar agar kebijakan dapat dijalankan secara selaras.
“Forum ini dihadiri Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Asisten, Kepala Biro, Kepala OPD, serta jajaran pejabat terkait lainnya. Peserta juga mendapatkan pemaparan dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sumbar juga memberikan penghargaan kepada Pemda berprestasi. Pemkab Dharmasraya meraih Terbaik III, Pemko Padang Panjang Terbaik II, dan Pemko Padang Terbaik I sebagai Pemda Pengendali Pembangunan Terbaik.
Selain itu, sejumlah daerah juga menerima penghargaan sebagai Daerah Peduli HAM, dengan Pemprov Sumbar diakui sebagai Pemda Pembina yang berhasil menempatkan 60 persen pemerintah daerah di Sumbar dalam kategori tersebut. (adpsb/isq)
