JAKARTA, RELASI PUBLIK--Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, memberikan dukungannya terhadap program makan siang gratis yang digagas pemerintah.
Walau demikian dia berharap program tersebut sebaiknya lebih difokuskan pada daerah yang termasuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta juga daerah yang angka kemiskinannya tinggi.
“Program makan siang gratis ini adalah langkah positif untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Namun, alangkah baiknya jika prioritas utamanya diberikan kepada daerah 3T, ditambah dengan daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, dimana akses terhadap makanan bergizi masih menjadi tantangan besar,” ujar Lisda dalam keterangannya Senin (21/1).
Menurut Lisda, daerah 3T sering kali menghadapi permasalahan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan, sehingga banyak keluarga yang kesulitan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka. Dengan memberikan prioritas pada wilayah ini, program tersebut akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Jika fokus pada daerah tersebut, maka program MBG akan lebih maksimal sesuai dengan tujuan utamanya yakni menekan angka stunting, sekaligus mendukung kualitas pendidikan,” terangnya.
Lisda Hendrajoni juga memaparkan bahwasanya anggaran untuk makan bergizi gratis mengunakan biaya sangat besar, tapi kalau fokusnya kepada daerah 3T tersebut maka lebih baik. Ditambah dengan optimalisasi pada daerah dengan penduduk miskin terbanyak, progam MBG disebut akan menjadi lebih tepat sasaran.
“Dalam setahun diperkirakan anggaran MBG mencapai Rp 70 trilyun. Tentu anggaran sebesar itu, cukup besar dan cukup memberatkan jika hanya bertumpu pada APBN. Oleh karenanya, jika fokus pada wilayah 3T tersebut, maka sedotan anggarannya juga bisa terpangkas. Apalagi jika program tersebut dimaksimalkan pada daerah memiliki angka kemiskinan tinggi, tentu program nya menjadi lebih tepat sasaran,” jelas Lisda.
Program makan siang gratis memang dinilai positif untuk membantu masyarakat, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan sumber dana dan kelompok sasaran.
“Jangan sampai kita berbuat baik di satu sisi, tetapi melupakan tanggung jawab utama yang lebih mendesak,” imbuh anggota Komisi VIII DPR RI itu lagi.
Terkait penggunaan dana BAZNAS sebagai penompang MBG, Lisda menilai perlu ada kajian lebih jauh terhadap usulan tersebut.
“Dana BAZNAS semestinya difokuskan untuk membantu fakir miskin dan kaum dhuafa, sesuai amanah yang melekat pada pengelolaan zakat. Tentu perlu kajian lebih jauh, jika memang ingin menjalankan hal tersebut. Karena secara aturan Islam, Dana BAZNAS yeng bersumber dari dana zakat itu sudah ada peruntukannya, sehingga kita jangan sampai melanggar kaidah,” tegasnya .(Yoniks)
