Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
BERITA UTAMADAERAHTERBARU

Gubernur Mahyeldi Lantik Arif Ardiyanto Sebagai Kepala BPKP Sumbar

123
×

Gubernur Mahyeldi Lantik Arif Ardiyanto Sebagai Kepala BPKP Sumbar

Sebarkan artikel ini
Prosesi pelantikan dan pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar, di Istana Gubernur Sumbar, Selasa (17/12/2024). (Dok, Adpsb)

SUMBAR, RELASI PUBLIK – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengukuhkan Arif Ardiyanto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar dalam sebuah upacara yang berlangsung di Istana Gubernur Sumbar pada Selasa (17/12/2024).

Dalam sambutannya, Mahyeldi mengungkapkan keyakinannya bahwa sinergitas antara BPKP Sumbar dan pemerintah daerah (Pemda) di Sumbar yang selama ini telah terjalin dengan baik, akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Arif Ardiyanto. Kepala BPKP Sumbar sebelumnya, Dessy Adin, akan berpindah tugas sebagai Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan BPKP RI.

“Atas nama Pemprov Sumbar, kami mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Arif Ardiyanto, dan terima kasih kepada Ibu Dessy Adin yang telah mengabdi di Sumbar selama lebih kurang 3,5 tahun,” ujar Mahyeldi dalam acara yang juga dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP RI Bidang Investigasi, Agustina Arumsari.

Mahyeldi menyadari bahwa tugas yang diemban Kepala BPKP Sumbar adalah amanah besar yang penuh tantangan. Namun, ia meyakini dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki Arif Ardiyanto, amanah tersebut akan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Pemprov Sumbar sangat menyadari betapa pentingnya peran BPKP Sumbar dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah agar tetap taat pada koridor yang benar. Semua itu demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan,” kata Mahyeldi.

Sementara itu, dalam sambutannya, Deputi Kepala BPKP RI Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa BPKP memiliki tugas utama untuk mengawal pelaksanaan pembangunan serta penggunaan anggaran APBN dan APBD. Setiap rupiah yang digunakan harus dipastikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Good and clean governance adalah keharusan. Kami memahami bahwa masalah pembangunan sangat kompleks. Oleh karena itu, kami akan terus mengawal Pemda dan instansi vertikal di daerah dalam pelaksanaan pembangunan serta penggunaan anggaran, demi tercapainya tujuan program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ucap Agustina.

Acara pengukuhan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait dan menjadi momen penting bagi BPKP Sumbar dalam memperkuat perannya dalam pengawasan pembangunan di daerah. (adpsb/isq)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *