Oleh : Syahrul
Dugaan korupsi dalam pengelolaan biaya rutin Pulau Semangki di Kabupaten Pesisir Selatan telah memicu perhatian publik yang serius. Isu ini mencuat setelah adanya indikasi penggunaan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan pulau tersebut yang dianggap tidak transparan. Pulau Semangki, yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan daerah, seharusnya menjadi sumber kebanggaan dan potensi besar untuk mendongkrak perekonomian lokal. Namun, munculnya dugaan penyalahgunaan anggaran ini justru memberikan gambaran sebaliknya: sektor pariwisata yang seharusnya berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah malah terancam oleh praktik pengelolaan yang kurang akuntabel.
Pernyataan salah seorang warga Painan, Sabri, yang mengungkapkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran rutin dalam pengelolaan fasilitas pariwisata menjadi sorotan penting. Sabri menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang tidak transparan dapat merugikan masyarakat, karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan fasilitas pariwisata malah berisiko disalahgunakan. Ini menjadi masalah serius, mengingat sektor pariwisata di Pesisir Selatan bukan hanya sekadar sektor hiburan, tetapi juga merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah yang menggantungkan harapan pada kemajuan wisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah sikap pejabat terkait yang memilih untuk bungkam ketika dimintai keterangan oleh wartawan. Keheningan dari Dinas Pariwisata Pesisir Selatan, terutama dari Kasi Perencanaan Nofriato Putra, hanya memperburuk keadaan. Sikap menutup diri ini membuka ruang bagi spekulasi di kalangan masyarakat dan memperburuk ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana publik. Pejabat yang seharusnya memberikan penjelasan justru tidak merespons, menciptakan ketidakpastian yang tidak hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga bisa menghambat upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sektor pariwisata seharusnya menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu segera merespons isu ini dengan investigasi yang jelas dan memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran yang dimaksud. Masyarakat juga berhak untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan, apakah benar-benar untuk meningkatkan fasilitas wisata atau malah digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan Pulau Semangki sebagai destinasi wisata yang dapat membawa manfaat ekonomi bagi daerah.
Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan anggaran pariwisata. Masyarakat dan berbagai pihak yang peduli harus diberikan ruang untuk ikut serta dalam proses pengawasan, baik melalui forum-forum musyawarah, keterlibatan dalam perencanaan, maupun akses yang lebih besar terhadap laporan penggunaan anggaran. Pemerintah daerah juga sebaiknya melibatkan lembaga-lembaga independen untuk memastikan bahwa dana yang digelontorkan untuk pengembangan pariwisata benar-benar sampai pada tujuan yang semestinya.
Untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran di masa depan, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pelaporan anggaran yang transparan, termasuk melalui platform digital yang bisa diakses oleh publik. Dengan demikian, masyarakat bisa memantau penggunaan dana dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Masyarakat yang diberdayakan dengan informasi yang cukup mengenai proyek-proyek wisata yang sedang berjalan akan lebih mudah mengawasi jalannya proyek dan memberikan masukan yang konstruktif.
Korupsi, meskipun dalam bentuk yang kecil, tetap memberikan dampak yang besar. Ketika dana publik disalahgunakan, maka dampaknya bukan hanya pada fasilitas wisata yang rusak atau tidak optimal, tetapi juga pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran ini dan mengambil langkah-langkah preventif agar hal serupa tidak terulang di masa mendatang.
Kepercayaan publik adalah hal yang sangat berharga. Ketika pejabat yang berwenang tidak menunjukkan sikap terbuka dan jujur, kepercayaan itu dapat dengan mudah hilang. Jika kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pariwisata rusak, maka pembangunan sektor ini akan terhambat dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada pariwisata akan terancam. Sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi daerah, pariwisata di Pesisir Selatan perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi agar potensi besarnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
