PAINAN, RELASI PUBLIK – Dugaan adanya korupsi dalam pengelolaan biaya rutin Pulau Semangki, salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan, memicu perhatian publik.
Isu ini mencuat setelah beberapa adanya dugaan indikasi terkait penggunaan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan pulau tersebut dianggap tidak transparan.
Salah seorang warga Painan, Sabri mengungkapkan, bahwa ada potensi penyalahgunaan anggaran rutin dalam pengelolaan fasilitas pariwisata yang seharusnya mendukung pelayanan dan pengembangan wisata di daerah tersebut.
Saat dimintai keterangan oleh wartawan terkait dugaan korupsi ini, pejabat dari Dinas Pariwisata Pesisir Selatan, melalui Kasi Perencanaan, Nofriato Putra, dia memilih untuk bungkam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Pejabat tersebut hanya memilih diam.
Masyarakat serta beberapa pihak yang peduli terhadap kemajuan pariwisata setempat berharap agar dugaan ini segera diusut tuntas. Mereka mendesak agar ada transparansi dalam setiap anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah, terutama untuk sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan penting bagi Pesisir Selatan.
“Ini bukan hanya tentang anggaran, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap Dinas Pariwisata dalam mengelola potensi wisata secara bertanggung jawab,” ungkap Sabri.
Pejabat Dinas Pariwisata belum memberikan tanggapan resmi terkait isu ini. Keheningan para pejabat terkait menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat, dan banyak yang berharap pihak berwenang dapat segera memberikan klarifikasi serta menindak tegas jika terbukti ada penyimpangan. (Syahrul)
