PAINAN, RELASIPUBLIK – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kabupaten Pesisir Selatan Editiawarman, membantah Surat Keputusan (SK) pemberhentian dirinya sebagai ketua partai di daerah itu.
Hal itu diungkapkan, saat ia mendapat surat siluman yang disebarkan melalui jejaring sosial media Facebook oleh salah satu akun milik oknum DPRD setempat yang sekaligus pengurus partai. Menurutnya, surat pemberhentian yang dikeluarkan terhadap dirinya terkesan sepihak dan tidak melalui mekanisme AD/ART Partai HANURA.
“Jadi, surat pemberhentian itu kami ketahui melalui akun Facebook anggota DPRD dari partai kami. Dalam surat pemberhentian itu hanya ditandatangani olen Wakil Ketua DPD Sumbar,” sebutnya saat bertatap muka dengan sejumlah Wartawan di Painan. Sabtu (31/03).
Ia menjelaskan, terkait keputusan dalam pemilihan pimpinan atau pemberhentian DPC maupun DPD, maka harus dibentuk berdasarkan azas Musyawarah Luar Biasa dan mengacu kepada Anggaran Dasar Partai Hanura yang tertera dalam Pasal 34 Poin 4 Huruf K. Dimana dijelaskan penetapan dan pemberhentian Pengurus serta memberikan Surat Keputusan Kepengurusan terhadap DPC maupun DPD merupakan kewenangan dari DPP.
“Nah, sementara suratnya hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua DPD saja. Tentu ini harus kita pertanyakan, ada apa sebenarnya,” ungkapnya.
Menurutnya, pengangkatan dirinya sebagai Ketua DPC Partai Hanura periode (2016-2021), telah sesuai dengan AD/ART Partai Hanura dimana dilakukan secara Musyawarah dan turut dihadiri sebanyak 11 PAC Partai Hanura Pessel.
“Saya waktu itu terpilih secara Aklamasi sebagai Ketua DPC Partai Hanura Pessel. Sementara surat pemberhentian itu tidak jelas arah dan tujuannya. Terkesan hanya sepihak dan menyalahi aturan tertinggi dalam sebuah Partai,” terangnya.
Lebih lanjut kata dia, dalam waktu dekat pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, KPU, Kejaksaan dan juga Panwaslu terkait dengan kisruh Partai Hanura Pessel.
“Tujuannya untuk memperjelas kepengurusan Partai Hanura yang sesungguhnya. Jadi, kami akan mengambil langkah tegas dalam hal ini. Dan kami nyatakan surat pemberhentian kepengurusan itu adalah tidak benar,” jelasnya.
Menurutnya, jika tidak segera diperbaiki maka akan memberikan dampak negatif tethadap perkembangan Partai Hanura dan sejumlah kader di Pessel, ditambah lagi akan memperburuk marwah Partai Hanura dimata publik.
“Apalagi kita akan menghadapi Pileg 2019. Tentu dengan kondisi galau saat ini harus segera dicarikan solusinya. Hal ini harus difikirkan secara bijak oleh seluruh pengurus Partai, jangan sampai berdampak terhadap perolehan kursi pada Legislatif nantinya,” tuturnya.
Ia menambahkan, terhadap polemik pada pengurusan DPC Partai Hanura di Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada Dualisme.
“Kembali kita tegaskan, disini tidak ada dualisme. Kita akan selesaikan dengan cepat persoalan ini. Nanti siapa yang benar dan siapa yang melenceng dari aturan partai, maka akan terlihat dengan sendirinya,” tegasnya.
Sementara itu, Penasehat DPC Partai Hanura Pessel Sabarudin, menegaskan telah menolak mentah-mentah Surat Pemberhentian Kepengurusan DPC Partai Hanura Pessel. Ia menilai surat tersebut janggal dan terkesan sepihak.
“Saya menilai ini sudah tidak benar lagi. Saya sudah melihat suratnya dan terkesan hanya sepihak bahkan tidak berlandaskan kepada AD/ART Partai,” ucapnya.
Terkait kondisi itu, ia akan membicarakan dengan seluruh PAC yang ada diwilayah Pesisir Selatan. Menurutnya, apapun hasilnya nanti akan dikoordinasikan dengan pihak KPU, Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pemda.
“Namun terkait kondisi saat ini, kita meminta seluruh pengurus dan kader agar tetap tenang dan bijak dalam mengambil langkah dan keputusan. Jangan sampai terprovokasi oleh sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi,” ucapnya mengingatkan. (Rel/Ks)
