SUMBAR, RELASIPUBLIK – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menggelar rapat kelanjutan Pembangunan Monumen Bela Negara di Koto Tinggi Limapuluh Kota, diruang rapat kantor gubernur, Kamis (15/3/2018)
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kesbang Sumbar, Utusan Pemkab Limapuluh Kota, Kadis PUPR, Kadis Kebudayaan, Dinas Pariwisata , Biro Aset pemprov Sumbar.
Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyatakan, kelanjutan pembangunan Monumen Bela Negara di Nagari Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat kembali dibahas. Pembangunan Monumen Bela Negara/PDRI ini merupakan tanggung jawab 6 (enam) kementerian yaitu : Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten 50 Kota.
“Saat ini kita berkewajiban memberikan laporan atas apa-apa yang telah dicapai dalam pembangunan monumen ini, dimana saat ini dana pembiayaan baru dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertanggungjawab dalam pembangunan moseum PDRI,” lanjut Nasrul Abit .
Pada saat ini pembangunan moseum PDRI masih terbengkalai dan telah memakan dana lebih kurang sebesar Rp. 40,8 Miliar serta masih membutuhkan biaya penyelesaian sebesar Rp. 57,9 Miliar. Sementara kebutuhan total kebutuhan dari perencanaan awal pada tahun 2012 sebesar lebih kurang Rp. 600 Miliar
Jalan sepanjang 6 Km dari Kantor Camat Gunuang Omeh menuju lokasi monumen menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota dan diselesaikan selama 2 Tahun Anggaran dimulai Tahun 2018-2019.
Saat ini pembiayaan dari APBD provinsi Sumatera Barat telah mencapai Rp. 6,5 Miliar dari Rp. 50,5 Miliar yang dibebankan. Sementara pembiayaan dana APBD Pemkab Limapuluh Kota sebesar Rp. 2,2 Miliar dari beban sebesar Rp. 13,8 Miliar, ungkap Wagub .
Wagub kembali mengharapkan Kementerian Pertahanan untuk dapat segera membangun sarana dan prasarana Depo Pendidikan Bela Negara dilokasi Monumen Bela Negara/PDRI untuk dimanfaatkan oleh satuan TNI yang terdekat (untuk memelihara keberadaan monumen).
Kita juga akan secepatnya membuat semua surat menyurat yang berhubungan dengan Pembangunan Monumen Bela Negara/PDRI ke Pusat ditujukan kepada Menhan c.q Ditjen Potensi Pertahanan sebagai Ketua Tim Teknis Pusat Pembangunan Monumen Bela Negara/PDRI dengan tembusan disampaikan kepada K/L terkait.
Dan untuk percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara/PDRI Gubernur diminta menyampaikan surat kepada Bapak Presiden untuk segera diterbitkan Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang kelanjutan Pembangunan Monumen Bela Negara/PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
Kepada Kementerian Pertahanan diminta untuk menyusun konsep/pemrakarsa KEPPRES tentang Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara/PDRI.
Sementara kita pemerintah provinsi Sumatera akan membuat surat Gubernur Sumatera Barat diminta menyampaikan surat kepada Menteri Sosial untuk membangun Tugu Bela Negara di Lokasi Monumen Bela Negara/PDRI. Jika perlu Pak Gubernur akan segera melakukan pembahasan dengan Kemenhan dan Kemensos, agar semua elemen yang terlibat dalam pembangunan monumen ini , sehingga nanti akan terlihat kebijakan yang akan diambil dalam percepatan pembangunan ini.
Karena seperti yang diketahui, Bapak presiden RI telah meminta agar setiap pembangunan yang mangkrak agar segera dituntas, seru Wagub .
Wagub meminta agar anggaran Rp7 miliar dari Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipastikan dapat dimanfaatkan pada 2018.
“Dari rapat bulan September 2017 lalu, keputusannya pelaksanaan pembangunan monumen bela negara yang semula dilakukan oleh kabupaten Limapuluh Kota diserahkan kepada Pemprov Sumbar,” katanya . (***)
