PADANG, RELASI PUBLIK – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat (Sumbar) membantah tegas hasil survei yang menunjukkan penurunan elektabilitas Mahyeldi, calon gubernur Sumbar 2024, dengan mengaitkannya dengan kasus korupsi.
Sekretaris DPW PKS Sumbar, Rahmat Saleh, menyatakan penurunan elektabilitas Mahyeldi tersebut merupakan upaya framing dari pihak tertentu.
“Ini seolah upaya-upaya framing, kemudian mengarahkan pada kandidat kuat (PKS) Buya Mahyeldi, dalam hal ini diarahkan dengan kasus korupsi,” tegas Rahmat di Padang, Kamis (20/6/2024).
Rahmat menegaskan bahwa tidak ada satupun fakta yang secara langsung melibatkan Mahyeldi dalam kasus korupsi yang terjadi di lingkungan OPD Pemprov Sumbar.
“Dengan adanya isu korupsi menurunkan elektabilitas Mahyeldi, sampai sekarang kan belum ada fakta(nya), yang melibatkan Buya (Mahyeldi) secara langsung. Itu kan ada beberapa OPD, dan masih dalam proses hukum, belum ada yang terdakwa, (baru) tersangka, tapi itu masih dalam proses hukum, dan kami menghormati,” jelas Rahmat.
Dia pun mempertanyakan prinsip yang digunakan dalam survei tersebut, apalagi menjelang pendaftaran calon kepala daerah. PKS tetap berpegang pada hasil survei internal mereka.
“Ini jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan (internal). Saat ini kita menghargai semua hasil survei, namun patokan kita tetap survei internal kita,” katanya.
Rahmat mengimbau kepada seluruh pihak agar melakukan politik yang cerdas dan profesional.
“Kita berharap semua aktor politik bermain politik yang cerdas, politik yang profesional. Jangan sampai momentum Pilkada ini dijadikan sebagai ajang untuk mengarahkan isu-isu yang tidak benar,” tegasnya.
