PADANG, RELASI PUBLIK – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, berharap kepatuhan penyelenggaraan dan kualitas pelayanan publik di Sumbar terus meningkat dari tahun ke tahun demi kesejahteraan masyarakat.
“ASN itu harus melayani bukan dilayani, jangan sampai terbalik. Pemerintah itu harus solutif dan adaptif, jangan menyulitkan,” tegas Gubernur Mahyeldi.
Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Workshop Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi seluruh instansi pemerintahan di Sumbar, di salah satu hotel di Kota Padang, Kamis (6/6/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov dan Ombudsman RI perwakilan Sumbar untuk mengawal terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di Sumbar.
Pada tahun 2023, Pemprov Sumbar meraih kategori A dan masuk 6 besar nasional dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI. Dari total 19 kabupaten/kota di Sumbar, 8 meraih nilai A, 10 meraih nilai B, dan 1 meraih nilai C. Jumlah kabupaten/kota yang meraih kategori A meningkat dari 5 pada tahun 2022 menjadi 8 pada tahun 2023.
“Itu berarti capaian tahun 2023 lebih baik dibandingkan 2022. Semoga di 2024 ini bisa kembali meningkat, atau paling tidak jangan sampai turun,” harap Mahyeldi.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan pada setiap instansi pemerintah sebagai tolak ukur kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Salah satu tugas utama dari pemerintah adalah melayani masyarakat. Oleh sebab itu, hal tersebut perlu diperkuat dan dikawal agar semakin hari pelaksanaannya semakin baik,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari workshop ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Meskipun secara umum penilaian tahun lalu menunjukkan hasil yang cukup bagus, perbaikan dan penyempurnaan di berbagai lini perlu tetap dilakukan. (adpsb/cen/bud)
