SAWAHLUNTO, RELASI PUBLIK – Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Bawaslu seluruh kabupaten dan kota di Sumbar terus melakukan pengawasan terhadap setiap proses pesta demokrasi tahun ini. Di Kota Sawahlunto, berbagai kendala dan potensi kecurangan diwaspadai, diantisipasi, dan diberikan solusi, hingga hari ini, Jumat (16/2/2024), arus balik kotak suara dari 208 TPS yang ada di Sawahlunto telah selesai dan berjalan lancar, tiba di gudang Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Kecamatan masing-masing, dan berbagai kendala yang dijumpai di lapangan, diberikan solusi dan masukan ke pihak terkait.
Diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kota Sawahlunto Junaidi Hartoni, Kamis (16/2/2024) malam, semua surat suara dihitung dengan dilihat para saksi dan dipantau pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang disegel dan dikunci dengan kabel ties. Setelah kegiatan penghitungan di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kotak suara diserahkan oleh KPPS ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). PPS kemudian membuat berita acara di gudang PPS, dan untuk selanjutnya kotak suara dikirim ke gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kantor Camat.
“Untuk Kecamatan Barangin, saat tim kami melakukan pengawasan langsung di gudang PPK, ditemukan ada satu kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tidak ‘digembok’ kabel ties. Ini dari Desa Santur, TPS 006. Kotaknya bersegel, tapi tidak ada kabel ties, seperti yang seharusnya dilakukan. Kami berikan saran kepada petugas setempat untuk dibuatkan berita acaranya dan dikunci kabel ties lagi untuk kotak tersebut,” sebut Junaidi, yang saat itu bersama dengan komisioner Febriboy Arnendra (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Parmas, dan Humas Bawaslu Sawahlunto), serta didampingi tim dari Bawaslu Provinsi Sumbar, Rahmat Afrianando dan Zahra Utriza Mufidah.
Ditekankan, penguncian kotak suara dengan kabel ties ini sangat penting, karena kotak yang diterima dari KPU sampai k TPS itu dalam keadaan disegel dan dikunci, dan dikirimkan lagi ke KPU juga harus dalam keadaan disegel dan dikunci, demi menjaga keamanan dokumen Negara.
Selain temuan itu, Junaidi mengatakan, pihaknya melihat sejumlah permasalahan yang patut menjadi perhatian, seperti kurangnya penerangan di gudang PPK, yang dijumpai langsung oleh Ketua Bawaslu Sawahlunto, yaitu di gudang PPK Barangin.
“Lampu jalan juga tidak ada. CCTV tidak ada. Kami instruksikan ke jajaran kami di Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (panwascam) dan Panwaslu Kecamatan/Desa (PKD) untuk piket di gudang tersebut, menjaga kotak suara sampai dilakukan rekapitulasi kecamatan, Sabtu besok. Kami sudah sarankan KPU untuk menambah pencahayaan. Untuk piket, disarankan PPK juga harus standby. CCTV tidak bisa dipaksakan, tapi pencahayaan memang harus baik,” tutur Junaidi.
Temuan kerawanan dijumpai juga oleh jajaran Bawaslu Sawahlunto saat pendistribusian logistik arus balik di Kecamatan Barangin, yaitu ada satu minibus yang hanya bisa memuat 12 kotak suara sehingga harus bolak-balik dalam mengantarkan kotak suara ke gudang PPK.
“Ini cukup rawan karena bolak balik. Harusnya satu truk mengangkut semua kotak suara satu TPS sampai ke gudang PPK,” ujarnya.
Arus balik juga dikawal oleh jajaran kepolisian, bahkan kotak suara menuju PPK Barangin dikawal langsung oleh Kapolres setempat.
Di sisi lain, komisioner Febriboy mengungkapkan juga antisipasi kerawanan politik uang yang dilakukan pihaknya di Kecamatan Talawi. Diakui Boy, panggilan akrabnya, dibanding tiga kecamatan lain yang ada di Sawahlunto, yaitu Kecamatan Barangin, Lembah Segar, dan Silungkang, Kecamatan Talawi merupakan kecamatan yang paling rawan mengalami politik uang.
“Dari pemilu yang sudah-sudah, kecamatan paling rawan money politic di Sawahlunto adalah Talawi. Di kecamatan ini, secara ekonomi, paling tinggi pendapatannya. Berkumpul bos-bos l tambang di Talawi. Karena perekonomian relatif tinggi ini, berimbas juga ke politik. Berbanding lurus. Karena itu kita melainkan antisipasi dengan pengawasan ketat. Bahkan, satu kompi Brimob _stand by_ di Talawi. Kecamatan lain tidak ada. Tentu kepolisian telah mendapat informasi terkait ini,” ujarnya.
Untuk praktik politik uang, dikatakan Boy, tidak dijumpai temuan. Dengan demikian, potensi adanya politik uang di Talawi berhasil diantisipasi.
Diketahui, di Bawaslu Sawahlunto sendiri terdiri dari tiga komisioner yaitu Junaidi Hartoni (Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, Data, dan Informasi), Febriboy Arnendra (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Parmas, dan Humas), dan Mitsu Pardede (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa). Selain itu, juga ada Koordinator Sekretariat Maghfirawati Aldila.
Dijelaskan oleh Ketua Junaidi, untuk pembagian pengawasan, tiga orang pimpinan (komisioner) memiliki anggota, untuk mengawasi satu wilayah. Empat tim dibentuk untuk melakukan pengawasan Pemilu 2024 di Kota Sawahlunto.
Jelang hari rekapitulasi, Sabtu (17/2/2024) nanti, jajarannya, disebut Junaidi, akan fokus menyelesaikan laporan-laporan terkait kejadian-kejadian khusus yang dijumpai di TPS melalui para pengawas PPS, saat pemungutan dan penghitungan suara.
“Semua kejadian itu kami rekap. Jika ada laporan keberatan, akan disampaikan nanti saat rekapitulasi Kecamatan. Selain itu, kami tetap melakukan pengawasan intens di gudang PPK,” pungkas dia.
