PAINAN, RELASIPUBLIK – Dalam menjalankan roda pemerintahan ditingkat nagari, khususnya terkait pembangunan, Wali Nagari definitif Sapri, Kenagarian Muaro Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Saribaganti, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), tetap transparan menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat.
Dikatakannya, dalam melaksanakan rencana pembangunan di Kenagarian Muaro Gadang Air Haji, pihaknya tetap mempertimbangkan usulan masyarakat pada saat pembahasan Musrenbang ditingkat nagari, hingga akhirnya tertuang dalam wacana RPJM-Nagari.
“Jadi, itu merupakan acuan kita dalam menyusun RKP-Nagari untuk dimasukan kedalam RAPB tahun 2018. Pada prinsipnya, saya selaku Wali Nagari tentu akan menggunakan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat,” sebut Sapri kepada Haluan. Senin (8/1).
Menurut dia, prioritas penggunaan Dana Desa tetap mengacu kepada Permendes Nomor 19 Tahun 2017, yakni lebih kepada pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang pembangunan dan infrastruktur, sarana dan prasarana jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga. Sehingga segala bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya, harus mengacu kepada azas musyawarah dan mufakat dalam nagari, terutama dengan Bamus.
“Namun ada juga pada bidang lainnya, seperti peningkatan ekonomi dan swadaya masyarakat, yakni dengan cara menggali segala potensi yang ada di nagari agar dapat dijadikan produk unggulan serta dalam rangka menguatkan ekonomi masyarakat melalui wadah BUM-Nag,” jelasnya.
Lebih jauh dijelaskan, sebelum Nagari Air Haji dimekarkan oleh Pemkab Pessel. Nagari Muaro Gadang, bisa dikatakan sangat jauh dari kata layak. Selain dekat kearah pantai, daerah ini belum dialiri listrik, sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai, serta minimnya sejumlah fasilitas umum. Namun, seiring berjalannya waktu, Nagari Air Haji akhirnya dimekarkan menjadi sembilan (9) nagari, akhirnya Nagari Muaro Gadang terbentuk menjadi satu nagari pula.
“Dengan disalurkannya Dana Desa (DD) dari pusat ke Nagari Muaro Gadang, Alhamdulillah, sangat membantu segala kekurangan yang terjadi selama ini di daerah kami. Segala fasilitas yang selama ini kurang memadai, mulai beransur membaik dengan cepat. Kami menjalankan program sesuai skala prioritas nagari, seperti bangunan fisik, pemberdayaan dan melakukan pembinaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Lebih kurang lima tahun Sapri, menjabat sebagai Wali Nagari Muaro Gadang Air Haji, segala persoalan dan liku-liku perjuangan hidup tentu dirasakan pula. Namun, yang terpenting kata dia, tetap optimis berbuat untuk kemajuan masyarakat di nagari.
“Selagi ada kemauan, disitu pasti ada jalan. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki nagari selama ini. Insya Allah, lambat laun pasti terbantu dengan adanya dana desa. Nan jelas kita tetap berusaha dan berdoa,” ungkap Sapri dengan yakin.
Ia mengatakan, pembangunan yang digencarkan di Nagari Muaro Gadang Air Haji, tidak saja bertumpu kepada anggaran dana desa. Pihaknya acap kali mengajukan proposal ke tingkat kabupaten untuk difasilitasi dengan sejumlah anggaran yang ada. Bahkan, ia mengakui Jembatan penghubung ke taman Muaro Gadang, jalan kelompok 4B Muaro Gadang hingga pengeresan terlaksana berkat bantuan anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, pembangunan los pasar Muaro Gadang, menggunakan dana alokasi khusus (DAK) kabupaten hingga pusat.
“Bantuan dari luar dana desa juga banyak, seperti aliran listrik ke Nagari Muaro Gadang dan pembangunan sejumlah parit miring. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan segala perubahan yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan kedepan menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya seraya berharap.
Dia berharap, dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Wali Nagari Muaro Gadang Air Haji, pada (16/3/2018) mendatang, semoga seluruh perangkat nagari tetap menjalin komunikasi serta kerjasama yang baik bersama Bamus, KAN, Kepala Kampung, Masyarakat dan khususnya Muspika Kecamatan.
“Jika saya sudah tidak menjabat lagi sebagai Wali Nagari, saya berpesan tetap bangun dan jaga nagari. Selalu kedepankan musyawarah dalam mengambil setiap keputusan, agar semua program terencana dengan baik dan transparan. Semua kegiatan yang dilakukan, tetap mengundang unsur Muspika, Bamus, KAN, Kepala Kampung, dan Masyarakat. Agar nantinya tidak terjerumus kepada persoalan yang bertentangan dengan hukum,” ujarnya seraya seraya berharap. (Rel/Ks)
