PADANG, RELASIPUBLIK – Sensus Pertanian 2023 di Kota Padang sudah berbasis android. Pemakaian aplikasi ini tentu akan mempercepat pekerjaan para petugas sensus ini diapresiasi oleh Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH.
Untuk melihat sejauhmana kesiapan pelaksanaan sensus pertanian ini dan kesiapan Kota Padang melaksanakan sensus berbasis aplikasi inilah Senator Leonardy berkunjung ke Kantor BPS Kota Padang, Kamis 9 Maret 2023. Kedatangannya disambut Kepala BPS Kota Padang, Alfianto S.Kom, M.Kom beserta jajaran. Turut hadir Kepala Kominfo Kota Padang Boby Firman, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syahrial, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Padang Gus Wardi.
Leonardy mengatakan pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan wujud komitmen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap amanat konstitusi.
“Kunjungan ini dalam rangka Tugas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik, difokuskan Pada Persiapan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023. Kita ingin mendengarkan lansung seputar kesiapan Kota Padang dan dukungan yang diperlukan guna menyukseskan Sensus Pertanian Tahun 2023,” ujarnya.
Leonardy mengungkapkan tugas pengawasan atas pelaksanaan undang-undang itu termaktub dalam Pasal 22D ayat (3) UUD 1945. Khusus untuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor. 16 Tahun 1997 tentang Statistik ini, BPS dengan DPD RI sudah menandatangani kesepahaman.
Ditegaskannya, hasil yang didapat dari tugas pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Komite IV DPD RI dari 34 provinsi menjadi masukan dan akan disampaikan pada kesempatan pertama Rapat Kerja dengan BPS Republik Indonesia sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi kegiatan Sensus Pertanian.
Pertemuan yang dilakukan Anggota Komite IV DPD RI dengan BPS sebagai penyelenggara sensus pertanian dan masyarakat sebagai pengguna atau pemanfaat sensus nantinya bermanfaat untuk memberikan gambaran secara komprehensif terkait kesiapan BPS di berbagai daerah untuk melaksanakan sensus nantinya.
Sesuai dengan tema ‘Mencatat Pertanian Indonesia Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani’, kata Leonardy lagi, sensus pertanian akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kondisi terkini dari pertanian di Indonesia. Kondisi ini akan bermanfaat untuk peningkatan kualitas statistik pertanian dan peningkatan kualitas desain kebijakan untuk rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis pada sektor pertanian.
Dari hasil sensus itu nantinya, Leonardy menegaskan data-data akan bicara tentang bagaimana perhatian kita terhadap sektor pertanian. Akankah kita bisa meraih kedaulatan pangan dan mensejahterakan petani. Kita pun bisa memutuskan kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya. Bagaimana membuat sektor pertanian menarik minat generasi muda untuk bertani dengan dengan peralatan moderen dan memanfaatkan teknologi informasi.
“Mengingat, data statistik merupakan sumber utama untuk perencanaan berbagai kebijakan terkait pertanian, maka DPD RI melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, sangat mendukung kegiatan sensus pertanian 2023 ini guna terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di seluruh daerah,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPD RI.
Leonardy menyampaikan apresiasinya kepada Kepala BPS Kota Padang yang telah maju selangkah, memanfaatkan teknologi informasi untuk menyukseskan Sensus Pertanian 2023. Aplikasi FASIH yang digunakan dalam kegiatan sensus pertanian diharapkan kembali meraih sukses sebagaimana keberhasilan meraih kinerja response rate Sensus Penduduk Online Tahun 2020.
Dia berharap, keberhasilan penggunaan gadget dalam sensus penduduk long form 2020 itu memotivasi para petugas dan pegawai BPS Kota Padang untuk sukses di Sensus Pertanian Tahun 2023. Dalam pertemuan itu, Leonardy juga mengimbau kepada pemerintah Kota Padang beserta segenap OPD , Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota beserta seluruh OPD, pemerintah kecamatan, Lurah, perngurus RT dan RW, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sensus pertanian tahun 2023 ini.
“Terima kedatangan petugas dan berikanlah jawaban yang benar. Mereka mencatat Pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Mari basamo menyukseskan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) di Sumatera Barat,” ujarnya.
Leonardy mengingatkan Kepala BPS Kota Padang dan jajarannya bahwa pada Regsosek 2022 BPS Sumbar mendapat penilaian baik dari BPS Pusat. Untuk itu dia mengajak agar pada Sensus Pertanian ini Sumbar juga mendapat penilaian baik. Dinas Kominfo Kota Padang diminta untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan tentang kegiatan ini di media massa dan media sosial.
Kepala BPS Kota Padang Alfianto S.Kom, M.Kom, mengatakan dalam Sensus Pertanian Tahun 2023 ada 18 informasi strategis yang dihasilkan untuk peningkatan kebijakan strategis pembangunan pertanian nasional. Ke-18 informasi itu kata Alfianto meliputi direktori pelaku usaha pertanian, potensi pertanian menurut wilayah, struktur demografi petani, lahan pertanian, skala produksi makanan, volume dan nilai produksi komoditas pertanian, potensi kegagalan panen, penggunaan bibit, pendapatan jasa pertanian, lokasi wilayah pengelolaan perikanan, kalsifikasi skala perusahaan pertanian, penerapan agroforestry dan perhutanan sosial, klasifikasi petani urban, penggunaan pupuk dan pestisida, informasi bantuan yang diterima petani, keanggotaan kelompok tani, penerapan teknologi moderen serta akses terhadap kredit dan asuransi.
“Dari informasi strategis yang dihasilkan dalam Sensus Pertanian Tahun 2023 ini dapat diambil kebijakan reformasi penyaluran subsidi pupuk, perbaikan tata Kelola basis data pertanian, pengendalian laju konversi lahan, rekrutmen petani milenial untuk mendorong regenerasi petani, kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan. Tak kalah pentingnya adalah modernisasi sektor pertanian melalui mekanisasi dan digitalisasi pertanian,” ungkapnya.
Subsektor dalam sensus pertanian ini meliputi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peranakan, peternakan, kehutanan dan jasa pertanian. Adapun temanya adalah Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.
“BPS Kota Padang mempunyai 600 orang petugas, namun yang akan dilibatkan dalam sensus pertanian tahun 2023 hanya 294 petugas. Mereka akan melaksanakan tugas selama dua bulan yaitu dari tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2023,” kata Alfianto.
Para petugas ini telah menggunakan aplikasi Flexibility Authentic Survey Information Harmony atau yang disingkat FASIH. FASIH ini merupakan sistem pengumpulan data yang terintegrasi mulai dari tahapan perancangan, pembuatan, pengumpulan dan finalisasi dengan menggunakan berbagai mode pengumpulan data.
“Aplikasi FASIH membuat prosesnya lebih cepat. Hanya saja data tidak langsung terkirim ke server. Tetap harus melalui approval dari atasan terkait kebenaran data dan cara pengambilan data. Ini untuk menjamin data lebih validitas data,” ungkapnya lagi.
Perhatikan Penyuluh Pertanian
Dari kepala OPD terkait juga didapat masukan tentang pentingnya pemerintah memperhatikan penyuluh pertanian. Kepala Dinas Perikanan dan Tanaman Pangan Gus Wardi mengatakan pada tahun 1988, penyuluh pertanian mendapatkan perhatian pemerintah, namun sejak reformasi semakin berkurang. Bahkan anggaran Kementerian Pertanian yang sempat di atas Rp32 triliun saat ini berkisar di angka Rp15 triliun.
“Memperhatikan penyuluh sama artinya dengan memperhatikan pasib petani. Sebagai tenaga penyuluh dulunya, saya berharap Abang Leonardy memberi perhatian lebih terhadap hal ini,” ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syahrial menyebutkan masalah penyuluhan yang sebagaimana yang disebut Senator Leonardy memang sangat urgen. Kota Padang dulu memiliki 64 orang tenaga penyuluh, namun kini tinggal 34 orang. Jumlah ini akan terus berkurang seiring banyak yang akan purnabakti sementara pengangkatan penyuluh tidak ada lagi. Hanya tenaga harian lepas yang diangkat pada 2018.
“Jika dulu satu desa atau satu kelurahan ada satu penyuluh. Kini di beberapa kecamatan seperti Bungus Teluk Kabung hanya ada dua penyuluh dan Padang Timur hanya punya 1 penyuluh. Diharapkan ada kebijakan pusat terhadap hal ini dan kami mohon fasilitasi dari Abang Leonardy,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Leonardy menyebutkan sesuai dengan tema sensus pertanian, permasalahan nasional saat ini adalah keseragaman data. Diharapkan nantinya tidak adalagi kebijakan impor dari pemerintah sementara ada surplus pada komoditas pertanian.
Untuk penyuluh Leonardy menegaskan bahwa dulu tenaga penyuluh diberikan motor trail sebagai kendaraan operasional, selalu tampak berada di sawah bersama petani. Sebagian mereka juga ada yang turut bertani. Tapi sekarang, penyuluh seperti tidak ada di dekat petani karena tenaga penyuluh yang kurang dan mereka tidak terlembaga seperti dulu.
“Jika perhatian terhadap penyuluhnya seperti ini, bagaimana pula dengan petani kita? Sungguh tepat jika penyuluh itu kembali mendapat perhatian pemerintah. Mari kita perjuangkan bersama,” tegasnya. (*)
