PADANG, RELASIPUBLIK — Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah (Pengda) Sumatra Barat (Sumbar) hari ini resmi menempati sekretariat baru di lantai dua EroTour Building jalan Juanda nomor 6 Padang.
Acara diawali dengan diiskusi publik bertemakan Merawat Jurnalisme Positif Menghadapi Pemilu 2024.
Diskusi menarik karena menghadirkan lima narasumber yang mumpuni terkait tema tersebut, yakni Prof Asrinaldi dari FISIP UNAND, Nofal Wiska (Ketua Komisi Informasi Sumbar), Sutrisno (Ketua KPID Sumbar) Iswaryani (KPU Sumbar) dan Muhammad Khadafi (Bawaslu Sumbar) dengan host diskusi Ketua Pengda IJTI Sumbar Defri Mulyadi, Sabtu 28/1-2023 di JSix Cafe.
Prof Asrinaldi pada paparan sesi tanya jawab mengatakan mengikis habis money politics adalah menegakan aturan.
“Sebenarnya menghapus praktek money politics itu gampang, yakni tegakan rule of law dan cerdaskan politik rakyat,” ujar Prof Asrinaldi menjawab lugas pertanyaan dari Ketua PWI Sumbar Basril Basyir.
Pasalnya, pemilu adalah kontestasi, memenanginya semua pesertanya pasti belomba-lomba melakukan apa saja untuk memenangi konstestasi tersebut.
Padahal kata Prof Asrinaldi, lewat fakta survey ternyata tidak semua pemilih akan memilih orang yang kasih uang atau money politics.
“Jangan dikira ketika kasih uang si pemilih otomatis memilih yang memberi uang, fakta survey menegaskan tidak, bahkan prosentasenya kecil sekali,” ujar Asrinaldi.
Sementara Komsioner Bawaslu Sumbar Muha.mad Khadafi menegaskan pemilu kekinian sebenarnya modal Caleg itu matrey dan pas foto.
“Soal yang lain sejak pemilu 2019 telah dibiayai oleh negara. Seperti alat peraga kampanye disediakan uang oleh negara. Juga mengakomodir media sebagai perusahaan juga dana iklannya dianggarkan negara lewat KPU,” ujar Khadafi.
Aktualnya, kata Khadafi
untuk praktek politik uang (money politics) tidak ada satu peluang pun melakukannya.
Sementara Iswaryani menegaskan money politics tidak mudah membuktikanya, selain tidak boleh melakukannya.
“Dia ada karena tidak ada yang mau melaporkan, mestinya ada relawan yang mau mengawasi praktek ini dan berani melaporkan money politics itu ke Bawaslu. Jika mengandalkan si penerima melaporkan itu sulit. Padahal politik uang itu termasuk tindak pidana pemilu,”ujar Iswaryani.
Nofak Wiska lebih menekankan kepada KPU dan Bawaslu untuk lebih terbuka lagi informasi dalam melaksanakaan semua tahapan pemilu.
“Pesan penyelenggaraan pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus dipergencar, tidak ada salahnya melibatkan IJTI, ” ujar Nofal.
Sedangkan Ketua KPID Sumbar Rahmad Sutrisno menegaskan meski kewenangan KPID awasi televisi dan radio, tapi bisa saja video youtube di unggah di media sosial menjadi incaran KPID.
“Ketika youtube itu masif dan pengunggahnya mendapakan keuntungan, ini bisa dikolaborasikan antara KPID, KPU dan Bawaslu,” ujar Rahmad Sutrisno.
Peresmian Sekreatriat IJTI Sumbar semakin heboh ketika hadir Walikota Padang Panjang Fadly Amran, Walikota Padang Hendri Septa dan Bupati Pasaman Benny Utama.
Bahkan saat Fadly dan Hendri berdiri berdampingan teriakan mantap dan maju berpasangan pada Pilkada Sumbar 2024 terdengar bergema di JSix Cafe.
“Kalau tidak berpasangan yang bisa saja jadi rival pada Pilkada Kota Padang 2024. Kalau Pak Benny Utama khansnya ke DPR RI besar,” ujar Ucok Novrianto seorang undangan di peresmian Sekretariat Pengda IJTI Sumbar.
Bahkan tumpeng kue tanda peresmian dilakukan Hendri, Fadly dan Benny secara bergantian.
Usai potong tumpeng para tamu VVIP itu meninjau Sekretariat IJTI Sumbar di lantai 2 Ero Tour Building. (***)
