PADANG, RELASIPUBLIK – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Gunung Pangilun bakal menggelar Rapat Kerja (Raker) pada akhir Januari 2023. Untuk tingkat kelurahan, baru LPM Gunung Pangilun yang berencana menggelar Raker.
Untuk suksesnya pelaksanaan Raker, LPM Gunung Pangilun menggelar rapat persiapan dan pembentukan panitia pada Ahad, 27 November 2022, bertempat di Sekretariat LPM Kelurahan Gunung Pangilun. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua LPM Gunung Pangilun, Wahyu Iramana Putra.
“Kami telah melakukan rapat persiapan untuk mengadakan Raker LPM Gunung Pengilun yang tidak pernah orang mengadakan itu untuk tingkat kelurahan. Tidak pernah LPM tingkat kelurahan rapat kerja, maka kami menggelar rapat kerja untuk LPM tingkat kelurahan. Jadi nanti kami akan membahas tentang program kerja, tentang organisasi dan tentunya ada rekomendasi,” ujar Wahyu Iramana Putra kepada awak media, Ahad, 27 November 2022, usai rapat persiapan.
Dikatakan Wahyu, LPM Gunung Pangilun sudah sepakat Kelurahan Gunung Pangilun menjadi kelurahan madani, namun tidak sebatas ikrar kata-kata saja, tapi memang diaplikasikan ke tengah-tengah masyarakat soal madani itu.
“Kami memang tidak mengenal di sini narkoba, kami tidak kenal lagi nantinya asusila, tapi bagaimana pun pembinaan terus dilakukan. Kami juga punya keinginan, Lurah Gunung Pangilun punya rumah dinas, di sana ada pendopo,” ungkapnya.
“Tapi yang pertama kami lakukan terlebih dahulu kesamaan hati antar pengurus dan warga. Jangan ada lagi kata fitnah memfitnah dan melakukan hal ini. Makanya, kita lihat bagaimana kedekatan Bhabinkatibmas dan Babinsa dengan masyarakat, dengan Pak Lurah pun akan kita pupuk itu. Jangan pula kita terlibat hal-hal berbau politik yang dapat memecah belah masyarakat. Era pemilu ada masanya,” cakapnya.
Meski demikian, kata Wahyu, tentunya itu semua dimulai dari LPM terlebih dahulu. “Tapi kami mulai dari LPM dulu, dimana LPM itu membawahi RW dan RT, dan koordinasi yang ada dengan karang taruna, pemuda, bundo kanduang, inilah LPM nanti yang mengatur segala macamnya,” tukuknya.
Sentil Soal Musrenbang
Pada kesempatan itu, Wahyu juga menyentil soal Musrenbang. Ia melihat, hingga saat ini Musrenbang tidak pernah digelar lagi. Padahal, anggaran di tingat provinsi sudah ketuk palu.
“Saya pun heran hari ini, kok Musrenbang tidak. Padahal, anggaran tahun 2023 sudah diketuk palu. Hingga saat ini tidak ada Musrenbang, saya heran dengan DPRD. Usulan siapa pembangunan, kalau bukan dari masyarakat,” katanya.
Dikatakan Wahyu, Musrenbang itu ada tingkatan. Dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan. “Nanti kelurahan meminta RW RT memasukan usulan pembangunan di daerahnya. Musrenbang kelurahan ini nanti mendatangkan narasumbernya dari pejabat Pemko dan anggota DPRD di Dapil itu,” terang mantan Wakil Ketua DPRD Kota Padang ini.
Baru setelah itu, jelas Wahyu, Musrenbang tingkat kecamatan, lanjut ke tingkat kota. “Kok sekarang berubah, bagaimana DPRD mengatur hal itu? Aneh hari ini, aneh betul, banyak yang aneh. Entah kalau ada perubahan, tapi setahu saya tidak ada perubahan itu,” tukuknya.
“Biasanya, usulan pembangunan itu dari bawah. Kan tabacuik dari bawah. Apalagi hari ini banyak masalah. Masalah tentang penanggulangan banjir, masalah kampung KB misalnya. Banyak-banyak yang mau diusulkan,” ujarnya.
Untuk itu, pada rapat kerja ini nantinya, pihaknya juga akan mengundang anggota DPRD. “Saya akan minta pejabat Pemko sebagai narasumber, saya juga akan mengundang inspektorat terkait tata kelola penggunaan anggaran, termasuk dari BPK sendiri. Kita akan lakukan itu. Harusnya Musrenbang itu sudah dilaksanakan awal September 2022 lalu. Padahal, anggaran 2023 di provinsi sudah ketuk palu,” cakapnya. (*)
