SUMBAR, RELASIPUBLIK – Pedomani pemikiran Bung Hatta tentang perkoperasian, Dinas Koperasi dan UKM Sumbar gelar seminar nasional bertajuk “Bedah Pemikiran Bung Hatta Tentang Perkoperasian”, bertempat di Mercure Hotel, Kota Padang, Minggu (27/11).
Digelar secara daring dan luring, hadir pada kegiatan ini Gubernur Sumbar Mahyeldi, Deputi Koperasi Kemenkop UKM RI, akademisi, serta pelaku koperasi berjumlah 250 orang yang berasal dari dalam dan luar Sumbar.
Kepala Dinas Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Nazwir mengungkapkan, seminar yang diselenggarakan kali ini bertujuan mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan dalam dunia perkoperasian, serta meneladani perjalanan hidup Bung Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia.
Selain itu Nazwir mengatakan, seminar juga sebagai masukan bagi RUU tentang Koperasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam dunia perkoperasian yang ada di Sumbar.
Sementara itu, Deputi Bidang Koperasi Kemenkop UKM, RI Ahmad Zabadi berharap agar narasumber beserta para peserta nantinya akan membedah isi pikiran Bung Hatta, sebagai bentuk kontribusi pada RUU tentang Koperasi yang sedang disusun pemerintah.
Ia menjelaskan, koperasi sebagai unsur dalam perekonomian dapat menyalakan kegiatan-kegiatan ekonomi di seluruh lapangan usaha yang potensial di Indonesia.
“Kemudian nantinya akan terpancar kebersamaan yang dimana hasilnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan bersama,” ucapnya.
Ahmad Zabadi juga mengatakan, hal ini yang menjadi tantangan ke depannya. Di mana dunia bisnis yang sudah tidak lagi relevan sehingga dapat menyentuh sektor-sektor perekonomian kekinian berbasis teknologi. Untuk itu diharapkan pelaku koperasi dapat terus berkembang.
Pada kesempatan sama, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengapresiasi kegiatan yang digagas Dinas Koperasi dan UKM Sumbar. Ia mengatakan Sumbar perlu mengali ketokohan dari Bung Hatta sehingga dapat menjadi semangat dan teladan bagi masyarakat Sumbar.
Selain itu Sumbar akan memperkuat koperasi dengan harapan agar sesuai dengan harapan Bung Hatta. Untuk itu pemerintah akan bertanggung jawab dan akan terus mengembangkan koperasi di Sumbar.
“Provinsi Sumbar merupakan provinsi koperasi. Banyak koperasi yang ada di Sumbar namun akhir-akhir ini tidak berjalan dengan baik. Untuk itu dalam rakor beberapa waktu yang lalu kami meminta kepada Diskop UKM Sumbar, serta kabupaten/kota harus lebih intense dalam pengawasan koperasi dan tidak hanya sekadar RAD, namun perlu pengawasan lainnya agar dapat menjadi sebuah penguatan bagi koperasi yang ada di Sumbar,” tutupnya. (***)
