JAKARTA, RELASIPUBLIK – Berdasarkan keterangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang jaringan Negara Islam Indonesia (NII) dengan jumlah anggota 1.125 di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) juga mendapat tanggapan dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) RI, Alirman Sori .
“Kita berharap agar kepala daerah memberikan keterangan resmi, untuk menghindari berkembangnya anggapan bahwa Daerah Sumatera Barat merupakan sarang teroris.
Kita juga tidak menginginkan informasi tersebut berkembang bebas dan menjadi opini. Oleh sebab itu, diharapkan kepada gubernur menginstruksikan para bupati agar turun langsung untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terkait jaringan tersebut,” tuturnya kepada Relasipublik.com, Selasa ( 19/04/2022).
Senator asal Sumbar ini, belum mengetahui secara pasti konteks terorisme yang dilakukan oleh NII, apakah itu pemberontakan atau ajaran garis keras. Sebab beberapa kali penangkapan tetap tidak ada keterangan resmi dari pemerintah maupun pihak kepolisian, terang Alirman Sori/ Also.
Lebih lanjut, Also menegaskan masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat yang cinta NKRI dan tidak perlu diragukan lagi. Oleh sebab itu, jika memang jaringan itu ada, tidak tertutup kemungkinan adalah orang luar Sumatera Barat.
“Orang Minang tidak memiliki jiwa pemberontak melainkan jiwa yang kritis, seperti PDRI. Itu bukan pemberontakan, melainkan upaya koreksi masyarakat terhadap penyimpangan pemerintah pusat,” ujar Senator asal Sumbar itu
Sebelumnya, Mabes Polri menyebutkan anggota jaringan teroris Negara Islam Indonesia atau NII di Sumbar mencapai 1.125 orang.
Jaringan NII sudah berkembang masif di Indonesia. Di antaranya di Jakarta. Jawa Barat, Bali, Maluku dan Sumatra Barat,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.
Khusus di Sumbar, kata Ramadhan, sesuai keterangan para tersangka yang telah berhasil diamankan, NII sudah berada pada tingkatan atau cabang, anggotanya mencapai 1.125 orang di Sumbar. 400 orang di antaranya merupakan personal aktif dan selebihnya non aktif, sudah dibaiat, namun belum aktif dalam kegiatan NII. (Rusdi Chandra)
