RELASIPUBLIK.com Painan – Tim Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Tiga hari berada di Pessel, untuk melakukan pengambilan sampel dan pemanggilan ulang saksi terkait kerusakan kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan. Tak hanya itu, sejumlah lahan yang diduga milik oknum pejabat tersebut, juga sudah dipasang garis polisi dan plang larangan, Sabtu (21/10).
Informasi yang diterima Relasipublik.com, tim yang berjumlah sebanyak enam orang ini, sudah tiga kali melakukan kunjungan ke kawasan Mandeh, terhitung sejak bulan Agustus hingga Oktober ini. Tim yang terdiri dari penyidik KLHK dan satu tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), akan mempriotaskan kasus kerusakan Mandeh hingga tuntas.
Tak hanya itu, pemasangan plang pelarangan dan garis polisi oleh penyidik KLHK, terlihat ditempatkan disejumlah kawasan yang dianggap rusak parah. Sekitar tujuh plang pelarangan, sudah dipasang di kawasan Mandeh untuk proses hukum lebih lanjut.
“Ada dua kawasan strategis Mandeh yang saat ini sedang dalam proses tim KLHK. Mereka sedang mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket), terkait kerusakan yang terjadi di Mandeh,” sebut Nelly Armidha, kepala Dinas Lingkungan Hidup Pessel.
Sementara itu, Bupati Pessel Hendrajoni, mendukung penuh proses hukum yang dilakukan tim KLHK. Menurutnya, kasus kerusakan Mandeh yang terjadi saat ini, agar menjadi contoh kepada pihak lain, untuk tidak semena-mena melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
“Di negara ini tidak ada yang kebal hukum. Siapapun yang melanggar aturan dan melawan hukum, maka tetap akan di proses. Tak peduli mereka ini Pejabat sekalipun,” sebut Bupati di Painan. (Ok/RP)
