BUKITTINGGI, RELASIPUBLIK—Komisi I DPRD Sumbar gelar rapat kerja terkait realisasi dan prognosis APBD 2020 bersama mita kerja termasuk Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumbar, Senin 20/7 di Istana Bung Hatta Bukittinggi.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri dihadiri Sekretaris Komisi I DPRD Sumhar HM Nurnas, Anggota M Ridwan dan …
Rapat juga dihadiri oleh Asisiten I Setdaprov Sumbar Devi Kurnia.
“Ini dilakukan untuk mengetahui realisasi semester I APBD 2020 dan rencana strategis Semester II untuk persiapan pembahasan APBD Perubahan 2020,” ujar Syamsul Bahri.
Devi Kurnia yang mengantarkan rapat menegaskan OPD mitra Komisi I DPRD untuk menyampaikan realisasi to the point.
“Dan untuk prognosis sampaikn yang prioritas tapi realistis di kondisi pandemi covid-19,”ujar Devi Kurnia.
Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska mengatakan sampai Juni 2020, Anggaran KI setelah refocusing Rp 1,305 Miliar.
“Sampai akhir Juni direalisasikan 29,98 persen. Untuk prognosis ada beberapa kegiatan sangat realistis yang ketersediaan DPA APBD 2020 sangat minus,”ujar Nofal didampingi Wakil Ketua Adrian Tuswandi dan Sekretaris KI Sumbar.
Rencana kegiatan strategis yang diharapkan terlaksana di semester kedua 2020, pertama Monev badan publik 2020 menuju Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.
“Penyamaan persepsi dalam bentuk MoU Penguatan Keterbukaan Informasi Publik 2020 di Pemerintahan Nagari dan Keterbukaan Informasi Publik Pilkada di Sumbar 2020,”ujar Nofal.
Selain itu KI juga punya kegiatan yakni Penyelesaian Sengketa Informasi Publik termasuk kegiatan pendukung dan sarana prasarana dalam menyukseskan penyelesaian sengketa informasi publik.
“Terpenting lagi memperkuat kapasitas jaringan KI Sumbar seperti jurnalis dalam mensiarkan keterbukaan informasi di masa pandemi, dalam bentuk workshop
dan studi tiru,”ujar Adrian menambahkan usai rapat kerja tersebut.
Sememta Kepala Dinas Kominfo Sumbar Jasman mengatakan anggaran dinasnya setelah setelah recofusing Rp 13 Miliar.
“Ada banyak rencana strategis dalam enam bulan kedepan dan itu berkaitan dalam penanganan pandemi covid-19. Terutama mengarenge pola baru sosialisasi yakni webinar,”ujar Jasman.**
