PADANG, RELASIPUBLIK – Memasuki pesta demokrasi lokal yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang serentan diadakan diseluruh Indonesia, pada masa new normal atau pola kehidupan baru, menjadi focus diskusi banyak pihak, temrasuk Direktorat Intelkam Polda Sumbar melalui Subdit 1 nya.
Untuk menerima masukan dari berbagai pihak, baik KPU, BAWASLU,Praktisi,akademisi,wartawan, mahasiswa, dan lainnya, Subdit 1 menggelar diskusi publik, dengan memakai standar new normal, Rabu (24/6), disalah satu hotel di kota Padang.
Dalam acara diskusi tersebut dihadirkan 5 nara sumber, yakni Vifner (Bawaslu), Ilham Adelino Azre (Akademisi), Mufti Sarfie (Jadi), dan Andani Eka Putra (dokter spesialis), dipandu Noval Wiska (ketua KI).
Dalam membuka acara diskusi, Pj Kasubdit 1 Dir Intelkam Polda Sumbar Kompol Firdamon, mengatakan, sangat membutuhkan masukan dari berbagai pihak, agar Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Sumbar untuk bisa meminimalisir gangguan dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
“Kita amat membutuhkan masukan dari berbagai pihak, guna menghimpunnya untuk kepentingan bersama, sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan, apa lagi pilkada dalam kondisi new mormal atau masa baru dari maraknya ancaman covid-19,” ulas Firdamon.
Dalam acara diskusi, Dr. Andani Eka Putra mengatakan, selama ini ada fenomena dimana seolah-olah orang yang terpapar covid-19 pasti akan meninggal, itu merupakan sesuatu pemahaman salah.
Stigma negatif yang dibangun selama ini harus segera dihapuskan, karena virus tersebut akan mati karena sinar matahari atau panas, selama ini rasa takut tersebut yang membuat panik banyak orang.
“Pada saat ini belum ada yang meninggal karena murni Corona, tapi penyebabnya latar belakang atau riwayat penyakit sebelumnya yakni jantung,gula, paru dan lainnya, sementara itu karena dibawah tekanan dengan berbagai asumsi pasien semakin drop yang merupakan penyebab semakin Parah dan jatuhnya stamina pasien,” ulas Andani.
Ditambahkannya, solusi yang harus diambil untuk menekan pandemi dengan cara melakukan pemeriksaan sebanyak-banyaknya, sehingga tau berapa banyak yang terinfeksi dan segera diantisipasi, sehingga penekanan lajunya pandemi dapat ditekan.
“Cara lain adalah tetap memakai masker,cuci tangan, jaga jarak dan sampai dirumah langsung mandi, sehingga penyebaran covid-19,” tambah Dani lagi.
Dani juga menegaskan, yang paling penting bagi pemerintah agar terus melakukan pemeriksaan, khususnya pada orang-orang tanpa gejala (OTG), maka daerah Sumatera Barat sudah melakukan hal tersebut.
Dalam new normal, tulang punggungnya adalah Labor dan medik, dengan cara datang serta periksa, sehingga tidak ada lagi keraguan, karena semua akan terdata dengan baik.
Tambah Dani lagi, pada Pilkad mendatang, sebenarnya tidak perlu dicemaskan, karena jika mengikuti protokol kesehata, memakai masker,cuci tangan, dan jaga jarak, selesai memilih disarankan untuk segera pulang dan mandi.
“Jika memang pilkada harus dilakukan tidak ada jurus untuk menolak, yang penting berikan pemahaman yang benar tentang covid-19,khususnya pada penyelenggara, sehingga tidak ada rasa cemas pada semua pihak, karena penularan itu akan masuk dari mulut,hidung serta mata,”tegas Dani lagi.
Dari keterangan ahli medik tersebut, terungkap jika pilkada masa new normal tidak masalah, asalkan tetap mematuhi aturan protokoler kesehatan, khususnya Sumatera Barat melihat data yang ada termasuk daerah aman dari lajunya penularan, selagi tidak bercampur dengan pemilih dari luar Sumbar.
Selain Dr. Dani, Nara sumber lainnya Azre mengatakan, selain kesehatan penyelenggara yang pasti, partai politik juga sangat berpengaruh besar dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dengan menghadirkan calon-calon terbaik.
“Selain melibatkan tenaga kesehatan, partai politik juga sangat berpengaruh untuk mendongkrak partisipasi pemilih, khususnya dalam mencalonkan orang-orang yang diminati atau disukai masyarakat,’ ulas Azre yang merupakan dosen Fisip Unand
Hal senada juga disampaikan Mufti, dimana kesiapan penyenggara harus sebaik mungkin, sehingga tidak lagi ada kerancuan.
Pada pilkada 2020, pemangku kepentingan akan bertambah dengan medik, karena situasi saat ini, dimana pandemi covid-19 amat membuat semua komponen merasa cemas dalam melakukan aktifitas.
“Jangan sampai KPU menjadi klaster baru jika protokoler kesehatan tidak dilaksanakan dalam setiap tahapan, maka amat perlu kesiapan penyelenggara sehingga tidak ada masalah dikemudian hari,” tutur Mufti yang merupakan ketua Jaringan Aliansi Demokrasi Indonesia.
Mufti juga berprediksi, kalau pilkada sebenarnya tidak layak dilakukan 2020, semestinya dilakukan tahun 2021, setelah kondusif dan rasa cemas tidak ada lagi, jika dilaksanakan maka harus membuat gugus tugas dan Polri lebih pro-aktif.
“Memang semua serba dilema, namun regulasi harus memastikan seseorang bertugas tanpa keraguan,” tegas Mufti lagi yang merupakan anggota KPU tiga periode.
Berkaitan dengan pernyataan Mufti, anggota Badan Pengawas Pemilu Sumbar (BAWASLU) Sumbar Vifner mengatakan, ketika pemilu diputuskan maka banyak pihak mengatakan tidak masalah.
“Pada awalnya Bawaslu sudah konsens untuk menunda Pilkada, ketika empat lembaga akan mengambil keputusan tetap juga Bawaslu menolak, namun ketika sudah ditetapkan maka kita harus melaksanakan,” ulas Vifner.
Ditambahkannya, sebagai penyelenggara, Bawaslu sudah mempersiapkan semua APD sesuai standar yang di perturan pilkada masa pandemi.
Vifner menegaskan, adanya ketidak konsistensi pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama, dengan membantu secara total penyediaan APD, namun ketika ditagih kembali hal tersebut tidak terealisasi.
“Jika dr. Dani mengatakan tidak perlu terlalu takut, namun masyarakat tentu tidak bisa menghilangkan rasa takut tersebut secara serta merta,” tegas Vifner.
Diskusi yang dimulai registrasi pukul 08.00 wib, diakhiri pukul 12.00 wib, berlangsung secara terbuka dan hangat.(nov)
