Padang – Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menyayangkan berkerumunnya warga mengambil Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Pos Padang.
“Terjadinya kerumunan warga tersebut telah melanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang diberlakukan di Sumatera Barat,” ungkap Anggota DPRD Kota Padang Ja’far, Jumat (15/5/2020).
“Apa yang saya khawatirkan dan disampaikan saat rapat team Covid-19 di DPRD Kota Padang terjadi juga,” ungkapnya.
Menurutnya, pembagian bantuan harus dikembalikan ke skema awal seperti yang direncanakan pemerintah, di mana petugas pos yang mengantarkan ke rumah masyarakat.
“Kenapa hal ini terjadi, malah masyarakat yang ke kantor pos,” cakap anggota dewan dari daerah pemilihan Kuranji-Pauh ini.
Menurut politisi PKS ini, cara pembagian bantuan BLT bagi warga terdampak Covid-19 di kantor pos perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi segera teknis pembagiannya ini.
“Jangan sampai kantor pos jadi penyebaran Covid-19 karena lemahnya jaga jarak dan lain-lain,” ungkapnya.
Senada, anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir juga merasa kecewa, dengan adanya pembagian BLT yang mengundang kerumunan warga, sehingga PSBB yang diharapkan tidak maksimal.
“Bahkan menyebabkan kekacauan akhirnya. Lebih baik door to door, lebih aman dan tidak kisruh,” ucapnya.
