LIMAPULUH KOTA, RELASIPUBLIK-Prihal adanya kabar dari media instagram @kaba.bukittinggi yang menyatakan, 1.000 honorer guru non PNS di Kota Bukittinggi dapat reward akhir tahun berupa umroh. Membuat tenaga honorer lainnya baper, melelehkan air mata dan mendukung niat baik Pemko Bukittinggi.
Dilainsisi, terlihat sangat lesu dan bersedih para guru honorer di Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan terpantau bersileweran dijagad media sosial, oleh media ini, Selasa malam (24/12). Tak hanya itu, ketika diwawancara via WhatsApp sejumlah tenaga honorer di Limapuluh Kota mengaku bersedih.
Pasalnya mereka hanya dihargai 300ribu rupiah per bulan, mereka juga mengatakan “demi anak murid menuntut ilmu kami rela melakukan,” kata sumber yang tak mungkin dituliskan nama. Pasalnya, beberapa kali mereka bertemu Bupati dan setiap bertemu mereka memberi usulan tentang kelayakan hidup guru honorer.
Namun janji hanyalah janji, “ketika diberi usulan, Pak Bupati mengiyakan dan menyuruh agar kepala dinas pendidikan untuk mencatatnya. Namun hingga kini, belum satu pun aspirasi guru honorer yang dikabulkan,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa sangat berharap kepada Bupati dan Kadisdik untuk memberikan kebijakan terbaik untuk honorer.
Kadisdik Kabupaten Limapuluh Kota Indrawati, ketika ditanya via WhatsApp menjawab “akan menanyakan kepada Kadisdik Bukittinggi bagaimana caranya menganggarkan dan bagaimana tekniknya dalam menganggarkan APBD untuk guru honorer. Sekarang ini Untuk Kabupaten Limapuluh Kota, kini dari APBD diarahkan utk guru mengaji, guru MDA dan Garin,” timpalnya.
Ia juga menambahkan, “Sebetulnya telah banyak yang diperjuangkan Bupati untuk guru honor, antara lain guru honor di SK kan untuk bisa ngurus NUPTK, guru honor TK sudah diperjuangkan untuk bisa dapat SK dari pusat, untuk bisa nerima tunjangan, yang dari APBD tentu disesuaikan dengan anggaran dan aturan yg ada, dan itu menyangkut pihak ekskutif dan legislatif. Kita punya guru honor banyak, beda dengan Kota Bukittinggi, mudah – mudahan ke depan lebih lagi untuk guru honor, tahun ini kita juga dpt CPNS 170 orang dan tahun kemaren juga dpt 172 orang.Tentu tidak bisa sekaligus kita tuntaskan.” Kata Indrawati.
Menyikapi jawaban dari Kadisdik tersebut, tenaga honorer guru jelas tidak puas. “Yang kami butuhkan adalah bukti, bukan janji – janji yang selalu kosong. Terlepas dari alokasi APBD yang minim, pemberian santunan untuk guru honorer juga sangat lambat. Janjinya saat kampanye, alokasinya saat masa jabatan Bupati Irfendi Arbi akan berakhir.” Tukasnya.
Terpisah sejumlah tokoh peduli pendidikan Luak Limopuluah juga memberikan komentar, Yudilfan Habib mengatakan, ” Pemilu Kada serentak diharap tidak mempolitisasi tunjangan tenaga honorer Pemda. Jangan jadikan tenaga honorer alat politik oleh incumbent, maupun partai pengusung pasangan calon kepala daerah,” katanya Rabu (25/12). (ff)
