PADANG, RELASIPUBLIK – Pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang saat ini terus mendorong terwujudnya sejumlah program kerja dari masing-masing bidang Komisi.
Dari empat komisi, yaitu Komisi I yang membidangi Pemerintahan, Komisi II yang membidangi Perekonomian dan Keuangan, Komisi III yang membidangi Pembangunan, dan Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
Syafrial Kani selaku Ketua DPRD Kota Padang menyebutkan seluruh komisi diharapkan mampu merealisasikan visi, misi, kebijakan dan program kerja strategis.
Menurutnya, Komisi I cakupan kinerjanya meliputi bidang Pemerintahan Umum, Pertanahan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Hukum, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbangpolinmas, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019, Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, jelasnya.
“Pada bidang pemerintahan, itu kami harpakan tugas penyelenggaraan pemerintahan bisa memberikan berkepastian hukum dan terwujudnya pelayanan prima oleh aparatur pemerintah,” ujarnya, Jumat (20/9/2019).
Selain itu menurutnya, untuk tugas Komisi II saat ini meliputi Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM, Penanaman Modal, Keuangan Daerah dan Aset Daerah, Ketahanan Pangan, Kepariwisataan serta Perekonomian.
“Untuk bidang perekonomian, kami juga mendorong terwujudnya perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan,” ucapnya.
Untuk cakupan kerja Komisi III , lanjutnya, saat ini tugas komisi meliputi Pertambangan dan Energi, Penataan Ruang, Permukiman, Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
“Di bidang pembangunan ini, kami terus wujudkan kualitas pembangunan di sektor pendidikan dan transportasi disertai dengan kegiatan pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup,” ungkapnya.
Syafrial Kani juga menyebutkan, kerja Komisi IV saat ini meliputi Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Ketenagakerjaan, Olahraga dan kepemudaan, Penanggulangan Bencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta arsip dan Perpustakaan Daerah.
“Terakhir, yang meliputi bidang kesejahteraan ini, upaya kami adalah mendorong terwujudnya sarana dan prasarana sosial yang memadai disertai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan,” tuturnya. **
