TANGGERANG, RELASIPUBLIK – Dalam meningkatkan kinerja peran dan fungsi Humas pemerintah daerah butuh data pemantauan pemberitaan media massa secara menyeluruh dalam upaya memberikan masukan dan pandangan bagi kepala daerah untuk menetapkan arah kebijakan bagi menjaga stabilitas informasi dalam keharmonisan kesinambungan pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan Kabag Analisa Kebijakan dan Media Biro Humas Provinsi Sumatera Barat Zardi Syahrir, SH. MM, pada saat konsultasi dan presentasi peran, fungsi humas pemerintah dalam membangun kerjasama dengan tim Inteligent Manajemen Media (IMM) di kantor pusat PT. Indonesia Indikator, Jl. Haji Rasam RT. 01 RW. 04, Kel. Parigi Baru, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Selasa (30/7/2019).
Lebih lanjut Zardi sampaikan, sesuai dengan permendagri no.13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah menyebutkan dalam pasal 3 tugas kehumasan itu, a) memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah. b) mengelola informasi secara cepat, tepat, akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat.
c) menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat. d) memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. e) menampung apirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah.
Kemudian juga ada permen PAN RB no 30 tahun 2011 tentang Pedoman Tata Kelola Kehumasan Dilingkungan Instansi Pemerintah yang menyebutkan, misi humas pemerintah antara lain, 1. Membangun citra dan reputasi positif pemerintah. 2. Membentuk, meningkatkan dan memelihara opini positif publik. 3. Menampung dan mengolah aspirais masyarakat. 4. mencari, mengklarifikasi serta menganalisis data dan informasi. 5.menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah serta 6. Membangun kepercayaan publik.
Melihat kemajuan teknologi informasi serta tumbuh besarnya media massa terutama media online yang begitu cepat tak terbatas, kapasitas sumberdaya manusia kehumasan yang terbatas serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tentunya humas pemerintah membutuh dukungan ahli survei pemantauan perkembangan informasi yang cepat ,terpercaya dan akurat, ungkapnya.
Kabag Analisa Biro Humas Sumbar ini juga menyampaikan, kerjasama yang dilakukan dengan IMM, Indonesia Indikator ini merupakan referensi dari KemenPAN RB dalam program revolusi mental aparatur humas pemerintah guna meningkatkan kemampuan kehumasan daerah menyikapi, menyaring dan menganalisis setiap isu dari kemajuan perkembangan informasi global yang bisa saja menganggu stabilitas keamanan daerah dan nasional.
“Pemberitaan media, isu dan dinamika penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, perlu selalu disikapi secara hati-hati dan bijaksana. Kepala daerah yang memiliki peran dan fungsi mengayomi, memfasilitasi dan koordinasi serta sebagai motivator pengerak pembangunan daerah tentunya amat mengharapkan humas pemerintah dapat memberikan bahan dan masukan analisis yang tepat, akurat, akuntabel terhadap setiap isu yang berkembang ditengah-tengah masyakat untuk menetapkan arah kebijakan dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah”, ujar Zardi
Research and Training Manager, IMM Indonesia Indikator Nur Imroatus. S, M.Hum dalam kesempatan itu memaparkan pelayanan progam IMM memberikan arti dalam melakukan pemantau dan analisis perkembangan pemberitaan media massa, media sosial yang saat ini terbuka dan amat dekat dengan masyarakat, yang tentunya juga dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
Indonesia Indikator yang mengabdikan diri dalam analisis dan survei dengan berbagai program kajian pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, terus berupaya memberikan kontribusi terbaik dalam membangun kemitraan membantu pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta dinamis.
“Dalam analisis isu pemberitaan media, IMM lebih mendorong bagaimana arah kebijakan pemerintah daerah dalam penyebaranluasan luas informasi humas pemerintah lebih dikaitkan dengan apa yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga target dan sasaran pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan kesemua itu memberikan dampak lebih terhadap penyelenggaraan pemerintah mewujudkan kesejahteraan dalam pelaksanaan pembangunan daerah” ajaknya.
Sementara itu kerjasama yang akan ditindak lanjuti dengan humas pemeringah provinsi Sumatera Barat, terkait, e-kliping, kajian dan analisis isu pembangunan daerah (positif dan negatif) , survei pemberitaan isu pembangunan Sumbar serta keterkaitan dengan program pembangunan pusat dan daerah secara nasional, produktifitas pemberitaan media antar OPD, daerah dan nasional.
Serta juga jika ada permintaan kekhususan hasil analisis terhadap isu tertentu untuk meningkatkan daya saing daerah.(**)
