Sorotan tersebut muncul setelah sejumlah awak media mendatangi Kantor BBWS Brantas Jatim pada 13 Agustus 2026 untuk melakukan konfirmasi sekaligus menyampaikan pengaduan terkait hasil investigasi realisasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun 2024 hingga 2026.

Kedatangan media dilakukan karena hingga saat itu belum diperoleh klarifikasi resmi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) P3TGAI selaku pihak yang memiliki kewenangan terkait pelaksanaan program tersebut. Konfirmasi dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan berimbang atas sejumlah temuan yang menjadi perhatian publik.

Saat ditemui, petugas layanan pengaduan BBWS Brantas Jatim menyampaikan bahwa pihak PPK P3TGAI sedang tidak berada di kantor. Petugas tersebut menyatakan bahwa materi konfirmasi dan pengaduan akan diteruskan kepada pimpinan maupun pihak yang berwenang.

“Maaf Pak, tujuan konfirmasi dan pengaduan terkait yang dijelaskan tadi akan kami sampaikan ke pimpinan terlebih dahulu. Perkembangannya, kami akan menghubungi nomor WhatsApp yang telah tercatat dalam format laporan,” tutur petugas layanan pengaduan kepada awak media, 13 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut pada awalnya memberikan harapan bahwa laporan yang disampaikan akan memperoleh tindak lanjut. Namun, berdasarkan keterangan media yang melakukan pengaduan, hingga kini belum diterima informasi maupun klarifikasi lanjutan dari BBWS Brantas Jatim, meskipun upaya follow up telah dilakukan melalui nomor layanan pengaduan yang tersedia.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pengaduan publik yang diberlakukan. Sebab, layanan pengaduan tidak hanya dibutuhkan sebagai sarana menerima laporan, tetapi juga dituntut memberikan kepastian mengenai proses dan tindak lanjut terhadap setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat maupun media.

Terkait hal itu, Aktivis muda Sumenep, Dayat Mahjong menilai kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius. Menurutnya, keberadaan layanan pengaduan seharusnya dibarengi dengan komitmen untuk memberikan respons dan penyelesaian yang transparan.

“Kalau masyarakat atau media sudah menggunakan saluran resmi pengaduan, semestinya ada kepastian tindak lanjut. Jangan sampai layanan pengaduan hanya menjadi prosedur administratif di atas kertas tanpa ada tanggung jawab untuk memberikan jawaban,” ujar Sutrisno.

Secara tidak langsung, Sutrisno menegaskan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi sangat penting, terutama ketika pengaduan berkaitan dengan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara dan menyentuh kepentingan masyarakat. Ia berharap BBWS Brantas Jatim dapat menjelaskan setiap laporan secara terbuka dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang menyampaikan temuan.

“Yang kami harapkan sederhana, ketika ada laporan, jangan dibiarkan menggantung. Kalau memang laporan itu benar, jelaskan tindak lanjutnya. Kalau ada kekeliruan dalam informasi, juga harus diberikan klarifikasi secara resmi,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari PPK P3TGAI maupun pejabat berwenang BBWS Brantas Jatim terkait substansi pengaduan tersebut. Konfirmasi lanjutan tetap diperlukan agar persoalan yang dipersoalkan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Persoalan ini bukan semata mengenai ada atau tidaknya layanan pengaduan, melainkan bagaimana mekanisme tersebut benar-benar berfungsi sebagai sarana akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik.

Pihak BBWS Brantas Jatim diharapkan dapat memberikan klarifikasi terhadap pengaduan yang telah disampaikan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.

The post Aktivis Sumenep Soroti Layanan Pengaduan BBWS Brantas Jatim yang Dinilai Tak Berpihak Pada Masyarakat appeared first on Relasipublik.com.

Saat itu, Awak media hendak Konfirmasi berkaitan dengan realisasi program P3TGAI Tahun 2024 di Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, serta dugaan jual beli paket pekerjaan di sejumlah desa lainnya.
Investigasi sejumlah media tersebut menemukan banyak kejanggalan yaitu, adanya dugaan jual beli paket pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tumpang tindih sehingga dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) program.

Temuan media tersebut tentunya hendak diklarifikasi kepada pihak BBWS Brantas Jatim sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan dan pengawasan program. Langkah konfirmasi itu dilakukan untuk memperoleh penjelasan berimbang sekaligus memastikan informasi mengenai pelaksanaan P3TGAI dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, kedatangan sejumlah media tersebut justru menuai kekecewaan dikarenakan piihak BBWS Brantas Jatim melalui bagian Humas belum memberikan jawaban substantif terhadap sejumlah pertanyaan yang disampaikan dan memilih meneruskan materi konfirmasi tersebut kepada pimpinan.

“Maaf Pak, tujuan konfirmasi dan pengaduan terkait yang dijelaskan tadi akan kami sampaikan ke pimpinan terlebih dahulu,” ujar pihak BBWS Brantas Jatim melalui petugas yang menerima kedatangan sejumlah media.

Padahal, Sejumlah media mendatangi Kantor BBWS Jatim membawa sejumlah point konfirmasi terkait realisasi pekerjaan P3TGAI tahun 2024 hingga 2026, dan mengenai monitorong pihak BBWS Brantas Jatin serta menyangkut kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan juknis serta dampak hasil pembangunan terhadap kebermanfaatan irigasi bagi masyarakat dan sektor pertanian di tingkat desa.

Tapi, Pihak PPK BBWS melalui Humas BBWS Brantas Jatim menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangan media akan terlebih dahulu dilaporkan kepada pimpinan. Menurutnya Tanggapan atau respons dari pimpinan akan disampaikan kembali kepada pihak media melalui nomer WA dan atas nama yang telah diisikan dalam format pengaduan layanan publik.

Anehnya, Setelah beberapa kali dilakukan konfirmasi melalui nomor watshaap pengaduan yang diberikan oleh humas BBWS Berantas Jatim hingga kini belum ada jawaban.

Padahal, Konfirmasi media bertujuan mendapatkan klarifikasi atas sejumlah temuan di lapangan. Sebab, Program P3TGAI memiliki tujuan meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan mendukung produktivitas pertanian masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.

Maka dari itu, Diharapkan BBWS Brantas Jatim dapat memberikan ruang komunikasi secara transparan dan profesional terhadap setiap konfirmasi maupun pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui media. Klarifikasi dari pihak terkait dinilai penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah yang substansinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari PPK BBWS Brantas Jatim melalui nomer layanan terkait hasil investigasi dan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan P3TGAI Tahun 2024 di Desa Gapura Tengah maupun sejumlah desa lainnya. Media masih membuka ruang bagi pihak BBWS Brantas Jatim untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan secara resmi.(@Noung daeng ).

The post Kinerja PPK BBWS Brantas Jatim Patut Dipertanyakan, Dikonfimasi Bobroknya Pekerjaan P3TGAI 2024 Terkesan Menghindar appeared first on Relasipublik.com.