Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia bersama Wakil Bupati Ir. Yusuf Nache, S.T., M.M., dan Pj. Sekretaris Daerah Amsarno S. Sarumaha. Penyerahan tahap pertama ini mencakup empat kecamatan di Wilayah I, yakni Teluk Dalam, Fanayama, Luahagundre Maniamolo, dan Onolalu.

Wakil Bupati Nias Selatan Ir. Yusuf Nache menjelaskan bahwa pembagian dokumen kerja dilaksanakan bertahap per zona wilayah untuk mempertimbangkan jarak tempuh para pegawai. Pembagian untuk zona wilayah lainnya akan diatur dan diumumkan lebih lanjut oleh BKPSDM Kabupaten Nias Selatan.

Dalam arahannya, Yusuf Nache menekankan agar perpanjangan masa kerja ini diimbangi dengan peningkatan kedisiplinan, keaktifan kehadiran, dan kualitas pelayanan publik.

“Pemkab Nias Selatan memandatkan pimpinan unit kerja untuk memperketat pengawasan, serta menegaskan bahwa pegawai yang terbukti melalaikan tugas atau tidak pernah hadir tidak akan diberikan perpanjangan SK maupun SPK”, tegas Yusuf Nache.

Acara pembagian perpanjangan SK PPPK PW, turut dihadiri oleh jajaran Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Amsarno S. Sarumaha mengatakan bahwa dalam penanganan setiap pengaduan masyarakat mengacu pada mekanisme dan aturan. Hal itu berpedoman pada Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 81 Tahun 2021.

Amsarno menyampaikan bahwa mekanisme verifikasi pengaduan masyarakat merujukPasal 6 ayat (1) Perbup 81/2021 yang menyatakan, laporan pengaduan yang diterima Inspektorat terlebih dahulu diverifikasi oleh tim

“Dalam proses itu, tim berwenang mengundang pengadu maupun pihak teradu, menyurati, dan meminta tanggapan sebagai bahan klarifikasi materi pengaduan”, katanya. Sabtu, (5/9/206).

Lanjut Inspektur Nisel menyampaikan, pada ayat (2) ditegaskan, apabila pengadu yang diundang untuk kepentingan verifikasi dan/atau pemeriksaan telah dipanggil secara tertulis sebanyak 2 kali dan tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka laporan/pengaduan tersebut dinyatakan selesai.

“Ini yang sering terjadi di lapangan. Ada dumas tentang Dana Desa dengan pelapor 6 orang. Saat dipanggil Inspektorat, yang hadir kooperatif hanya 2 orang. Sampai kami layangkan panggilan berulang kali, sisanya tidak mengindahkan tanpa alasan maupun pemberitahuan tertulis”, ujar Amsarno.

Mengenai penanganan indikasi tindak pidana korupsi, Amsarno menjelaskan bahwa Inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) bekerja melalui mekanisme pengawasan internal, audit investigasi, serta koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Sementara itu sumber penanganan bisa berasal dari laporan masyarakat, temuan hasil audit rutin, maupun perintah pimpinan/kepala daerah.

Selanjutnya, dilakukan penelaahan dan investigasi untuk mencari bukti awal, menghitung potensi kerugian keuangan negara, serta memastikan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendagri, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, hasil audit investigasi yang berindikasi pidana akan diserahkan kepada APH — Kepolisian atau Kejaksaan — untuk proses hukum lebih lanjut jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

“Sementara jika penyimpangan bersifat administratif tanpa unsur niat jahat (mens rea) atau kerugian negara telah dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, maka penanganan diselesaikan melalui rekomendasi pengembalian kerugian atau perbaikan tata kelola”, ucap Amsarno.

Amsarno juga menanggapi Dumas yang disampaikan perorangan, Ormas, LSM, dan pihak lain ke Inspektorat terkait dugaan Tipikor.

“Saat ini Inspektorat sedang bekerja melakukan verifikasi/pemeriksaan atas kebenaran Dumas dimaksud. Kami mengikuti langkah-langkah sesuai ketentuan, mulai dari pengambilan keterangan pelapor, permintaan dokumen pendukung, hingga pengumpulan bukti lain sesuai materi pengaduan”, ungkapnya.

Ia membantah tudingan bahwa Inspektorat Nias Selatan tidak serius menangani laporan pengaduan masyarakat.

“Perlu kami klarifikasi, itu tidak benar. Dalam penanganan setiap Dumas tentu ada mekanisme dan aturan. Tidak serta-merta Inspektorat langsung bergerak dan bertindak tanpa melalui tahapan”, tegasnya.

Amsarno menambahkan, saat ini tim audit Inspektorat Nias Selatan memiliki keterbatasan jumlah personel. Padahal wilayah pengawasan mencakup 459 desa, 35 kecamatan, ditambah instansi lain di lingkungan Pemkab Nias Selatan.

“Kami memahami banyak kekurangan. Sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Namun kami pastikan, setiap pengaduan masyarakat tentang dugaan Tipikor yang disampaikan ke Inspektorat pasti akan ditangani dengan benar sesuai aturan dan mekanisme yang ada”, tandasnya.

Rumusan Laia

Kapolres Nias Selatan AKBP Alfian Tri Permadi, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Kompol Wahyu Danil Noor, menjelaskan bahwa penanganan kedua perkara tersebut telah berjalan sesuai prosedur operasional standar (SOP) penyidikan di Satreskrim Polres Nias Selatan.

Menurut Kapolres, kedua warga yang terlibat merupakan tetangga. Keduanya secara bersamaan membuat laporan terkait dugaan penganiayaan yang mereka alami.

“Kedua pelapor sama-sama membuat aduan laporan yang telah masuk di Polres Nias Selatan. Tentunya, kedua pelapor juga telah melakukan visum serta menyerahkan alat bukti berupa rekaman kamera CCTV,” jelas Alfian.

Ia mengatakan, perkara tersebut kemudian ditangani secara bersamaan karena masing-masing pihak membuat laporan. Kasat Reskrim Polres Nias Selatan mendelegasikan penanganan perkara kepada unit terkait, termasuk Tindak Pidana Tertentu (Tipitter) dan Tindak Pidana Umum (Pidum) Satreskrim.

Setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta ditemukan alat bukti yang dinilai memenuhi unsur pidana, penyidik kemudian meningkatkan status perkara hingga penetapan tersangka.

“Setelah memenuhi unsur untuk ditingkatkan pada penetapan tersangka, dengan dua alat bukti berupa rekaman CCTV dan hasil visum, keduanya sama-sama ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Kapolres.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Nias Selatan AKP Fahmi Ahmad membenarkan bahwa kedua pihak telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik, termasuk rekaman CCTV dan hasil visum.

Fahmi mengatakan, pihaknya juga akan melakukan gelar perkara terhadap kedua kasus dugaan penganiayaan tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres Nias Selatan menambahkan, kepolisian juga akan mendorong penyelesaian melalui pendekatan restorative justice, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

“Kita akan dorong untuk keduanya, Polres melakukan upaya restorative justice,” tuturnya.

Dengan demikian, polemik mengenai penanganan perkara tersebut, termasuk isu yang berkembang di tengah masyarakat, menurut kepolisian perlu dilihat berdasarkan proses hukum dan alat bukti yang telah diperoleh dalam masing-masing laporan.

Korwil Sumut

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penanganan penyakit menular, khususnya Tuberkulosis (TBC), sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan.

Kepala Puskesmas Hilizalootano, Irani Isabella Pasaribu, AM.Keb., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan program pemerintah melalui Dinas Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Hilizalootano.

Menurutnya, Desa Bawolahusa merupakan salah satu desa lokus yang terpilih sebagai lokasi pelaksanaan perdana kegiatan tersebut.

“Desa Bawolahusa merupakan desa lokus yang terpilih untuk pelaksanaan perdana kegiatan ini. Kami berharap program ini dapat terus berlanjut sehingga masyarakat dapat terhindar dari penyakit menular, khususnya TBC,” ujarnya.

Sementara itu, Wasor TB Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, Warisman Dawolo, mengatakan penyakit TBC merupakan salah satu penyakit menular yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Ia menjelaskan, pemerintah melalui Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai upaya pencegahan, deteksi dini, pemantauan, serta pengobatan terhadap masyarakat yang terindikasi atau terpapar TBC.

“Perlu kita ketahui bahwa penyakit TBC merupakan penyakit menular. Karena itu, pemerintah melalui Dinas Kesehatan melakukan upaya pengobatan dan pencegahan agar dapat terpantau dan dicegah. Pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan juga diberikan secara gratis,” katanya.

Kepala Desa Bawolahusa juga menyambut baik pelaksanaan kegiatan tracing TB terintegrasi dan CKG tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan.

Ia juga mengajak masyarakat dari kedua desa untuk segera mendaftarkan diri dan mengikuti pemeriksaan CKG agar dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah.

“Kami berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan. Kami mengajak seluruh masyarakat di dua desa untuk mengikuti pemeriksaan CKG. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan atas perhatian dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Salah seorang warga Desa Bawolahusa yang enggan disebutkan namanya mengaku menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan kali pertama petugas kesehatan dari Puskesmas Hilizalootano turun langsung memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan di desa.

“Ini merupakan kali pertama program seperti ini dilaksanakan di desa, dengan petugas kesehatan dari Puskesmas Hilizalootano turun langsung memberikan pelayanan. Kami berharap program ini dapat terus berlanjut,” tuturnya.