PADANG, RELASIPUBLIK ––Pengamat politik Yosmeri memandang apa yang dilakukan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD), untuk menampung pemikiran dan pendapat para tokoh-tokoh Minang, baik di ranah maupun di rantau, sangat penting untuk memberikan pencerahan dan pembelajaran politik kepada masyarakat untuk mencari pemimpin Sumbar ke depan.
Menurut mantan Anggota DPRD Sumbar itu, Senin (24/2), diskusi-diskusi yang dilakukan JPS harus terus diperluas. Dan kemudian, harapnya, pada akhirnya ada rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan JPS, sebagai guidance (pedoman) bagi partai politik, calon dan masyarakat pemilih di dalam menghadapi Pilkada Sumbar 2020.
“Saya melihat peran JPS sangat strategis, sebagai jembatan bagi masyarakat dengan partai politik yang punya kewenangan untuk mencalonkan seseorang menjadi kepala daerah, atau wakil kepala daerah. Dengan hadirnya JPS, diharap partai politik memperhatikan apa-apa yang telah yang dikeluarkan JPS,” ujar Yosmeri.
Lebih lanjut Yosmeri menuturkan, langkah JPS jangan sampai hanya pada tataran diskusi-diskusi yang dikonsumsi secara terbatas. Hasil dari diskusi-diskusi itu, sebutnya, harus lah diketahui masyarakat luas. Dan harus ada kesimpulan-kesimpulan, yang merupakan inti sari pemikiran para tokoh-tokoh yang ikut. “Sehingganya eksistensi JPS sebagai insan pers, yang salah satu perannya bagaimana mencerdaskan kehidupan masyarakat, bisa maksimal,” ucap Yosmeri.
Malah dalam pandangan Yosmeri, JPS harus bisa memfasilitasi pertemuan, atau diskusi yang melibatkan tokoh-tokoh Minang, dan seluruh komponen masyarakat lainnya dalam sebuah ruangan. Kemudian dari diskusi tadi dilahirkan lah, rekomendasi-rekomendasi. Ini penting agar masyarakat Sumbar terhindar dari politik identitas dan pecah belah, yang selama ini dirasakan.
Ke depan, sebutnya, JPS harus ikut berperan membuat Pilkada Serentak 2020 di Sumbar berlangsung dengan aman dan sukses. Karena JPS merupakan tempat berhimpunnya para pemimpin redaksi media, yang merupakan pengambil keputusan, maka tugas JPS lah memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pilkada yang bermartabat.
Apa yang dihasilkan JPS bukan saja menjadi pedoman bagi masyarakat pemilih semata, tapi juga terhadap partai politik dan para calon yang akan maju di pilkada. “Untuk partai politik, berdasarkan kriteria yang dikeluarkan, bisa dicari calon yang sesuai dengan kebutuhan pembanguan Sumbar ke depan. Sementara bagi para calon kepala daerah, data, informasi, pandangan dan aspirasi yang berkembang, bisa dijadikan referensi untuk visi misi,” tutup Yosmeri. (Rel)
