RELASIPUBLIK.com Painan – Ratusan guru honor dan guru Kategori dua (K2) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendatangi kantor Bupati kabupaten Pesisir Selatan, pada Senin (27/3).
Pada kesempatan itu, mereka menuntut agar semua guru honor dan K2 disamakan haknya diangakat satu paket dengan tingkat SD dan SMP agar menjadi guru kontrak.
“Kami memuntut agar semua diakomodir. Pemerintah jangan menganak tirikan guru honor ini. Ada 871 guru K2 yang terdiri dari tingkat SD/SDLB dan SMP, “sebut Marjoni, salah seroang guru honor saat berorasi di halalam kantor Bupati Pesisir Selatan.
Dia meminta, agar pemerintah mempertimbangkan nasib mereka yang telah lama mengajar disekolah. Rata-rata guru tersebut sudah mengadi diatas lima tahun bahkan diatas 15 tahun.
“Kita minta SMP juga perlu dipertimbangkan untuk dapat diangkat menjadi guru kontrak yang sepaket dengan SD, ” ujarnya.
Sementara salah satu tenaga teknis K2 SD juga menyampaikan keluhannya bahwa ia sudah mengadi 18 tahun. Namun tak lulus dalam seleksi guru kontrak. Sementara, kedepanya ia tak bisa bisa lagi menjadi guru honor karena tak bisa diayarkan lagi dengan BOS.
“Bagaimana nantinya nasib saya, pak, ” sebutnya dengan suara lantang.
Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar mengatakan bukannya pemerintah daerah tidak memperhatikan dan menpertimbangkan tentang nasib para guru honor yang tidak lulus atau di jenjang SMP.
Tetapi, kata dia, semua kebijakan dan keputusan yang dilakukan diambil berdasarkan pada skala prioritas. Selain itu, pemerintah juga melihat ketersediaan anggaran yang ada.
“Semua tidak bisa dilakukan berdasarkan seenak dan kehendak hati, namun kita harus mengacu pada regulasi atau peraturan. Pemakaian uang negara harus jelas aturannya,” kata dia.
Namun demikian, wabup berjanji akan membahas persoalan tersebut dan berupaya untuk mengajukan anggaran di APBD Perubahan nantinya.
“Kita akan bahas persoalan ini dengan Bupati dan Lembaga DPRD. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan kalau semua dibicarakan dengan baik, ” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Zulkifli mengungkapkan semua kebijakan dan keputusan memang diberlakukan sesuai regulasi yang ada.
“Jangan sampai keputusan yang diambil melanggar aturan yang ada, “pungkasnya. (fk)
