SOLOK, RELASIPUBLIK – Calon Gubernur Sumbar Ir. H. Mulyadi sangat setuju jika peranan pemangku adat, ulama, Bundo Kandung dan pemuda di nagari-nagari, lebih ditingkatkan dan diberi peran yang jelas dalam Pemerintahan Nagari ke depan, tidak sekadar simbol dan pajangan saja. Sehingga, seluruh elemen ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam kemajuan nagari.
“Tungku Tigo Sajarangan yang menjadi ikon di Nagari di Minang itu mari kita kawal bersama supaya teraplikasi dengan baik di seluruh nagari Sumbar, sehingga masalah sosial dan ekonomi yang terjadi dapat diselesaikan di tingkat nagari. Inilah tugas pemimpin ke depan,” kata Ir. H. Mulyadi, dalam Diskusi Forum Minang Maimbau (FMM) yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat Minang, di Villa Kayu Putih, Jorong Galagahan, Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Minggu (23/2).
Rangkaian Diskusi FMM ini sebenarnya sudah berlangsung sejak Sabtu (22/2) malam, membahas kondisi adat, ekonomi dan pariwisata Sumbar. Hadir dalam diskusi ini tokoh antara lain Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Mantan Wamen Fasli Jalal, Zairin Kasim, Prof. Dr. Helmi, Firdaus HB yang menjadi moderator, Nofrins Napilus, pengusaha Chairul Umaya, Jasrizal Datuk Perpatih Nan Sabatang, Ketua Pemuda Minang Rofik, Taufik Efendy Rajo Bujang, Datuk Bernes dan banyak tokoh lain.
Ungkapan Ir. H. Mulyadi untuk revitalisasi elemen penting di nagari ini tidak mengada-ada. Ini dilatari fakta kekinian yang mencemaskan, bahwa banyaknya generasi muda Sumbar yang terpapar narkoba, maraknya LGBT di kabupaten/kota, kondisi perekonomian yang melenah yang dirasakan emak-emak, masalah sengketa tanah termasuk sulitnya proyek pembangunan berjalan karena masalah pembebasan tanah. Masalah-masalah ini belum tertangani di nagari secara maksimal karena elemen kepemimpinan di nagari belum berperan atau belum diberikan peran..
Karena itu, Anggota DPR RI tiga periode ini sangat mendukung adanya rencana Forum Minang Maimbau bekerjasama dengan Mahkamah Adat Alam Minangkabau (MAAM) mengadakan seminar yang akan dihadiri oleh Wal Nagari, Ninik Mamak, Bundo Kandung, Pemuda dan perantau. “Forum yang lebih kongkrit ini kiranya dapat menghasilkan konsep penataan Pemerintahan Nagari kita depannya, supaya semua elemen di nagari benar-benar difungsikan,” kata Ir. H. Mulyadi optimis.
Dalam jangka pendek, kata Ir. H. Mulyadi yang kini gencar menyapa masyarakat di nagari-nagari, Pemda Sumbar bisa melakukan evaluasi terhadap nagari percontohan yang dulu ditetapkan satu nagari setiap kabupaten/kota. Sejauh mana elemen kepemimpinan nagari berjalan, bagaimana penyelesaian sengketa, pemberantasan narkoba, LGBT, apa kendala dan langkah apa yang diperlukan ke depannya.
Tokoh sesepuh Minang di rantau, Fahmi Idris dan Fasli Jalal juga sangat mendukung seminar FMM, dan minta dilibatkan semua pihak. “Ini juga dalam momentum pergantian kepemimpinan di Sumbar, sehingga semangat revitalisasi kepemimpinan di nagari ini dapat direalisasikan oleh Gubernur yang akan datang,” kata Fahmi Idris, pengusaha dan mantan menteri ini.
Dukungan yang sama diungkapkan Fasli Jalal, mantan Kepala BKBBN Pusat. Ia minta dalam seminar FMM dibahas serius pula tentang RUU Masyarakat Hukum Adat yang kini telah masuk ke DPR RI. Ada masalah krusial RUU MHA ini jika dikaitkan dengan masyarakat Minang, juga etnis lainnya di Indonesia.
Karena itu, pembahasan RUU MHA ini, kata Fasli Jalal, dilakukan berjenjang. Setelah seminar FMM dilanjutkan dengan diskusi serius dengan tokoh yang lebih luas, termasuk perguruan tinggi dan utusan etnis lain di tanah air. “Nanti hasil pembahasan ini kita sampaikan kepada Panja RUU MHA di DPR RI,” kata Fasli Jalal, Putra Tanah Datar ini. (*)
