Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BERITA UTAMATERBARU

Mentawai Masuk Nominasi Penghargaan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan Bappenas

170
×

Mentawai Masuk Nominasi Penghargaan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan Bappenas

Sebarkan artikel ini

MENTAWAI, RELASIPUBLIK —Kabupaten Kepulauan Mentawai masuk nominasi daerah yang ikut dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Bappenas. Untuk Sumbar setelah dilakukan seleksi tahap pertama terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD 2020), ada 6 daerah kabupaten yang masuk nominasi untuk seleksi berikutnya, salah satunya Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Naslindo Sirait, SE, MM, Senin (10/2), tim dari Pemprov Sumbar sudah turun ke Mentawai minggu lalu untuk melakukan penilaian lebih lanjut dalam bentuk presentasi dan wawancara. Tim tersebut dipimpin Ir Kuartini Deti Putri, MSi sebagai Penilai Utama (dari unsur birokrat), dan penilai independen dari Unand, antara lain Prof Melinda Nur, Prof Ansinof dan Dr Asrinaldi.

Disampaikan Naslindo, selaku kepala Bappeda, ia telah mempresentasikan tentang capaian pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada tim penilai. “Terdapat 3 prioritas pembangunan daerah di tahun 2020, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, serta peningkatan konektivitas dan pembangunan Infrastruktur, ulasnya.

Prioritas pembangunan daerah ini untuk menjawab berbagai persoalan utama di Mentawai. Dimana, sebut Naslindo, masih tingginya angka kemiskinan yaitu sebesar 14.44%, indeks IPM yang masih rendah yakni 60,28 dan masih rendahnya pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 4.92%. “Adapun strategi yang akan dilakukan yakni meningkatkan investasi untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat, Investasi di sektor pariwisata dengan konsep desa wisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata,” terangnya

Sementara strategi yang kedua, ungkap Naslindo, adalah meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD). Dengan strategi tersebut diharapkan program pembangunan akan bisa diusung untuk menuntaskan visi “Mentawai Maju Mandiri dan Sejahtera”. Untuk itu, di 2020 akan dibangun infrastruktur jalan, transportasi dan perencanaan DED Bandar Udara Peipei di Sipora, serta memberikan beasiswa kepada 390 orang masyarakat di semua bidang jurusan dalam rangka mempersiapkan SDM agar nanti terlibat dan menjadi pelaku dalam investasi yang akan muncul. misalnya seperti kehadiran KEK dan Mentawai Boulevard.

Telah banyak inovasi yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan bagaimana mentransformasi tata kelola pemerintah ke e-goverment. “Ada 22 jenis e-goverment dalam bentuk aplikasi dan sistim untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Inovasi yang saat ini juga sedang dijalankan yakni dengan hadirnya PLTBm biomassa berbahan bakar bambu yang memberikan keuntungan pada masyarakat dan memiliki keunggulan yaitu dapat mendapatkan listrik bagi masyarakat,” imbuhnya.

Disamping listrik, sebut Naslindo yang merupakan inisiator PLTBm ini, juga memberikan pendapatan bagi masyarakat karena sumber bahan bakar bambu adalah milik masyarakat yang dijual ke pembangkit. Dan yang ketiga masyarakat bisa mengembangkan berbagai hilirisasi dengan adanya energi baik berbasis bambu maupun jenis home industri lainnya. Dampak yang lebih besar adalah dengan mengganti listrik fosil yakni solar ke biomassa sebagai energi baru terbarukan, sehingga ikut mengurangi emisi Gas Rumah Kaca untuk mitigasi perubahan Iklim.

Selain Kepala Bappeda Naslindo, dalam rangkaian acara penilaian juga turut diwawancarai kepala OPD, camat dan dunia Usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Adapun Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 yang digelar Bappenas ini untuk melihat capaian pembangunan di daerah yang dikaitkan dengan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan keterkaitan serta konsistensi program prioritas pembangunan daerah untuk mendukung prioritas nasional serta untuk menilai inovasi yang dilahirkan oleh pemerintah daerah khususnya dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. (Rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *