PADANG – Komisi I DPRD Kota Padang dipimpin Elly Thrisyanti menggelar kunjungan lapangan dan mengontrol kinerja jajaran Satpol PP Kota Padang. Para wakil rakyat Kota Padang ini mengontrol hasil rapat soal cafe dan karaoke illegal, Selasa (14/1/2020).
“Saya kembali meminta agar Satpol PP dikontrol dan berjelas-jelas, tidak abu-abu soal izin dikeluarkan atau ditutup. Sejumlah cafe dan namanya sudah kami kantongi dan minggu depan jika tidak juga didaftarkan izin usahanya, Pol PP akan bertegas-tegas. Kami tunggu realisasinya!
Tegas Budi Syahrial dari Fraksi Gerindra.
Sebelumnya Walikota Padang berujar, untuk menjadikan Padang sebagai Kota yang aman, nyaman serta dijauhi dari segala perbuatan maksiat. Walikota Padang Mahyeldi meminta seluruh SKPD untuk dapat melakukan evaluasi terkait perizinan-perizinan yang ada.
Selain itu, Walikota juga menegaskan kepada Satpol PP, untuk melakukan penertiban terhadap pengusaha tempat hiburan yang belum memiliki surat izin usahanya.
“Saya akan tindak sekaligus menutup tempat hiburannya yang tidak memiliki izin operasionalnya,”ujar Mahyeldi.
Permintaan tersebut disampaikannya sehubungan Pemerintah Kota Padang akan menjadikan Kota Padang dijauhi dari segala bencana. Menurutnya, tidak seorangpun yang dapat memprediksi kapan terjadinya suatu bencana.
Mahyeldi menjelaskan, Pemerintah Kota Padang terus mendorong seluruh aktivitas-aktivitas yang di laksanakan di Kota Padang mengarah ke arah yang lebih baik.
“itu makanya kita telah mulai melakukan penataan-penataan dan mengevaluasi perizinan-perizinan, serta wisata di Kota Padang adalah wisata yang nyaman untuk dikunjungi oleh wisatawan,”tambah Walikota.
Untuk itu Walikota Padang Mahyeldi berharap, kepada masyarakat yang melihat tempat-tempat yang tidak memiliki izin usahanya untuk segera melaporkan kepada pihak terkait, Pemko Padang akan menindak pengusaha yang nakal tersebut.
Kasat Pol PP Kota Padang Alfiadi akan segera merealisasikan Satpol PP Syariah hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Padang, Satpol PP yang ramah-tamah dan bermartabat dalam melaksanakan penegakkan Perda di Kota Padang.
“Pemerintah Kota Padang menyikapi apa yang sudah diapungkan Ustadz Abdul Somad beberapa waktu lalu mengenai Satpol PP Syariah, dan saya rasa Masyarakat kita memang butuh itu, untuk menindak lanjutinya akan kita segerakan mewujudkan Satpol PP yang syariah dalam bertindak untuk penegakan Perda di Kota Padang ini”, kata Alfiadi kepada media di ruang kerjanya. Jum’at (10/01/2020).
Alfiadi menjelaskan, tidak akan menunggu lama untuk membentuk lebih kurang satu Pleton yang jumlahnya 30 orang, dirinya akan mengumpulkan semua anggotanya yang berasal dari sarjana-sarjana tamatan perguruan tinggi islam dan orang-orang pilihan yang berlatar belakang agama, termasuk anggota yg tingkat pemahaman terhadap agama cukup baik untuk di jadikan Satpol PP Syariah.
“Anggota kita banyak yang tamatan Universitas Islam dan kita akan kumpulkan mereka, Saya akan mencari regulasinya mengenai Satpol PP Syariah ini, sebagai acuan dan akan kita buatkan Perwakonya sesegera mungkin, untuk tahap awal ini kita akan uji coba dulu dengan satu pleton”, Ucap Alfiadi.
Selain itu lanjut Alfiadi, untuk Satpol PP ini salah satu yang membedakannya dari segi pakaian dengan Satpol PP yang bukan Syariah, Serta pola yg sesuai dengan budaya kita. Satpol PP Syariah sangat identik dengan ABSBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) yang sudah melekat di kehidupan masyarakat di Kota Padang, dan minangkabau.
“Yang laki-laki akan kita sesuaikan dengan budaya kita yakni memakai peci dan yang perempuan memakai pakaian yang longgar dan elegan, agar tidak menganggu gerak dilapangan”, tambahnya.
