TANAH DATAR, RELASIPUBLIK – Masyarakat adat di nagari terindah di dunia, Nagari Pariangan, Kec. Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, menagih janji Presiden Joko Widodo untuk merevitalisasi puluhan rumah adat sebagai bagian dari objek wisata di Pariangan.
Janji itu diucapkan Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Pariangan pada akhir 2018 lalu. Jokowi kemudian menurunkan tim survey dari Kementerian PUPR untuk melakukan pendataan serta penghitungan anggaran. Namun hingga Agustus 2020 kegiatan revitalisasi itu belum dimulai.
“Setelah beberapa kali dilakukan perubahan dan finalisasi, beberapa kali rapat di Tanah Datar, Padang dan Jakarta, akhirnya anggaran revitalisasi rumah adat di Nagari Pariangan diinformasikan akan mencapai sekitar Rp44 miliar,” kata Ketua BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari) Pariangan Arasno Datuak Andomo ketika berdialog dengan Tim Komisi 1 DPRD Sumbar, yang berkunjung ke Pariangan, Jum’at (7/8).
Harapan Datuak Andomo, kiranya Ketua DPRD Sumbar dan Gubernur Sumatera Barat berkenan menyurati Presiden Joko Widodo, agar merealisasikan janji merevitalisasi puluhan rumah adat di Nagari Pariangan, sehingga rumah adat tersebut dapat pula difungsikan untuk mendukung Pariangan sebagai Negeri Terindah di Dunia.
Bak gayung bersambut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Ustadz Irsyad Syafar, LC yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi 1 menyambut harapan masyarakat Nagari Pariangan. “Insya Allah kami akan mendorong Gubernur untuk menyurati Kementerian PUPR agar terjadi percepatan revitalisasi rumah adat di Pariangan,” kata Ustadz Irsyad Syafar.
Menurut Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS ini, keterlambatan revitalisasi rumah adat ini bisa saja karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19. Atau bisa juga karena anggaran belum tersedia. “Kita berprasangka baik saja, mudah mudahan dalam anggaran 2021 dapat direalisasikan Kementrian PUPR,” kata Irsyad Syafar.
Tim Komisi 1 DPRD Sumbar terdiri dari Ketua Komisi Syamsul Bahri (PDIP), Sekretaris Komisi H. Muhammad Nurnas (Demokrat), Zafri Deson (Golkar), Drs. Bakri Bakar (Nasdem) dan Muhammad Ridwan (PKS) dan Rio (Staf Komisi).
Ditambahkan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Sumbar Syamsul Bahri, dirinya juga akan turut mengecek kepada Fraksi PDIP di DPR RI tentang revitalisasi rumah adat di Nagari Pariangan ini, dimana letak masalahnya hingga terlambat direalisasikan. “Kita akan bantu bersama-sama supaya Nagari Terindah di Dunia ini benar-benar dapat dinikmati wisatawan pemandangan, adat budaya dan kenyamanan rumah adatnya,” kata Syamsul Bahri, putra terbaik Kabupaten Pasaman Barat ini.
Kunjungan Kerja Komisi 1 DPRD Sumbar yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini sesungguhnya adalah ingin melihat proses penyaluran BLT Dana Desa Fase I dan BLT Dana Desa Fase II, pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa dan laporan penanganan Covid-19 dengan Dana Desa.
Karena itulah yang mendampingi dari Pemprov adalah Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM. Datuak Nan Batuah, Sekertaris PMD Sumbar Drs. Armen dan Korprov Pendamping Dana Desa Ir. Feri Irawan, M.Si. dan Kepala Dinas PMN Tanah Datar Drs. Nofendril, MM.
Dalam paparan Sekretaris Nagari Pariangan Zelmawati, jumlah Dana Desa di nagarinya tahun 2020 mencapai Rp882 juta. Untuk penanganan Covid-19 digunakan Rp76 juta dan yang digunakan untuk membayar BLT Dana Desa berjumlah Rp396 juta untuk 147 Kepala Keluarga.
Dalam sesi tanya jawab, Kadis PMD Sumbar Syafrizal Ucok memberi ruang kepada Nagari Pariangan untuk menjadi Nagari Adat. Sebab dalam keseharian nilai-nilai dan perangkat adat itu berfungsi dengan baik di Nagari Pariangan. Karena itu, harus disepakati terlebih dahulu di tingkat nagari dan dilanjutkan kepada Bupati Tanah Datar untuk pengusulan kepada Gubernur Sumbar.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar HM Nurnas mengingatkan agar Bumnag di Nagari Pariangan berperan maksimal dalam menggerakkan perekonomian di nagari. Apalagi dalam masa pandemi Covid-19, Bumnag bisa melakukan usaha yang berkaitan dengan ketahanan pangan di nagari. (Rel/nov)
