PAYAKUMBUH, RELASIPUBLIK – 30 orang penyuluh pertanian Kota Payakumbuh, bertatap muka langsung dengan Ketua DPRD Sumbar Senin (29/6), di aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB),
Pertemuan tersebut juga dihadiri Sekretaris Dinas Pertanian Sumbar serta Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.
“Alhamdulillah, ini sangat langka, bisa bertatap muka langsung dengan Ketua DPRD Sumbar. Dalam pertemuan ini, fokus menyampaikan menyangkut masalah pertanian dan memperkuat penyuluh melalui regulagi untuk meningkatkan hasil tani pada masyarakat. Dan juga sebagai sinergi program antar pertanian di Sumbar dengan daerah,” ucap Depi Sastra Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.
Ditambahkan Depi, di Kota Payakumbuh terdapat 94 orang penyuluh pertanian, terdiri dari 30 berstatus ASN, 19 Tenaga Harian Lepas dan sisanya merupakan penyuluh swadaya, dengan kelompok tani sebanyak 289.
“Satu penyuluh, rata-rata mengkoordinatori 10 sampai 15 kelompok tani., Jumlah penyuluh ini dengan jumlah kelompok tani sebenarnya tidak imbang. Ini salah satu permasalahan yang kita hadapi,”tambahnya lagi.
Selain kepala Dinas pertanian stempat, satu persatu penyuluh pertanian menyampaikan aspirasi pada ketua DPRD Sumbar Supardi.
Keluhan mereka diantaranya, honor bagi THL dan jauh dari UMR, serta berharap adanya dana talangan dari Pemprov Sumbar untuk membantu petani penghasil komoditi unggulan yang rugi panen.
Terkait kekuahan tersebut, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, akan berupaya mencari solusi terhadap keluhan penyuluh pertanian di lapangan tersebut, dengan memoerjuangkan adanya tambahan honor THL dari pemerintah propinsi.
“Tanggung jawab penyuluh yang THL ini memang berat, mereka juga sebagai ujung tombak dalam meningkatkan hasil pertanian, tetapi honor yang mereka terima memang jauh dari UMR Karena itu ,perlu kita perhatikan secara serius,” tegas Supardi.
Supardi juga mengatakan, sudah ada dana talangan, yaitu dengan membentuk pinjaman lunak tanpa bunga dan tanpa administrasi yang berbelit.
“Program pinjaman lunak bagi petani ini, sudah kita bicarakan dengan BI serta OJK, ada sekitar 5600 petani yang bisa dipinjamkan melalui program ini, tetapi harus ada juga komitmen dari kota kabupaten dalam membantu petani. Selain itu kita masih menunggu regulasi yang pas untuk pinjaman lunak Pemprov ini,” papar Supardi lagi.
Supardi juga mengakui, banyak program-program pertanian di Sumbar yang tidak terealisasi, disebabkan banyaknya anggaran tersedor untuk penanggulangan Covid-19.
“Sebenarnya, tahun ini pertanian adalah prioritas utama kita di DPRD. Sudah ada anggaran yang disediakan. Tetapi, karena pandemik Covid, anggaran banyak tersedot kesana,” ulas nya.
Ia juga menerangkan, Sumbar saat ini sedang dalam keseriusan memikirkan pasca pandemik, terutama fokus ke new normal termasuk masalah pertanian.
“Pertanian telah menyelamatkan masyarakat dan tidak terlalu tergerus oleh pandemi Covid, Karena itu pertanian perlu diperkuat,” tegas nya.
Diakhir pertemuan dengan para penyuluh pertanian tersebut, Supardi berjanji akan membawanya dalam berbagai pertemuan di DPRD Sumbar, sehingga keseriusan PHL dalam memberikan masukan terhadap petani semakin semangat.(nov/rel)
